Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan salah satu alasan tidak menaikkan upah
minimum provinsi (UMP) adalah untuk mencegah lebih banyak pemutusan hubungan kerja
(PHK). Emil, panggilan Ridwan Kamil menyatakan, UMP Jabar tidak naik menyesuaikan dengan
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di sisi lain,
jumlah industri di Jabar yang terdampak pandemi angkanya tidak sedikit.

RIDWAN KAMIL TAK NAIKKAN UMP DI JABAR DEMI CEGAH PHK

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan salah satu alasan tidak menaikkan upah
minimum provinsi (UMP) adalah untuk mencegah lebih banyak pemutusan hubungan kerja
(PHK). Emil, panggilan Ridwan Kamil menyatakan, UMP Jabar tidak naik menyesuaikan dengan
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di sisi lain,
jumlah industri di Jabar yang terdampak pandemi angkanya tidak sedikit.

Menurut dia, kondisi di Jabar saat ini ada sekitar dua ribu perusahaan yang terdampak Covid-
19. Dari jumlah tersebut, hampir 500 perusahaan di antaranya melakukan PHK terhadap
karyawannya.

"Sektor yang paling parah manufaktur dan jasa. Karena jumlah industri paling banyak se-
Indonesia raya dan sektornya paling terdampak sehingga jumlah PHK-nya juga paling banyak.
Itulah kenapa UMP Jabar tidak dinaikkan, mengikuti surat edaran dari kementerian dan tenaga
kerja," ujarnya di Bandung, Senin (2/11).

Emil mengatakan jika Jabar tetap menaikkan UMP pada tahun depan, ia khawatir akan terjadi
gelombang PHK susulan.

"Jadi kalau upah dinaikkan, kami khawatir perusahaan akan mem-PHK lagi dan yang dirugikan
kan buruh juga. Jadi saya mohon pemahaman dan pengertiannya, mari dukung pemulihan
ekonomi supaya tahun depan kita bisa mengkompensasi kekurangan tidak ada kenaikan saat
ekonomi sudah pulih lagi," ucapnya.

Mantan wali kota Bandung ini mengaku paham bahwa keputusan tersebut tidak bisa memuaskan
semua pihak.

"Dalam hal ini perlu kejernihan berpikir bahwa tidak ada keputusan yang memuaskan semua
pihak tapi tidak ada sedikitpun niat pemerintah untuk menyengsarakan rakyatnya. Semata-mata
ini mencegah kemudaratan karena jumlah yang di-PHK sudah lebih dari 500 perusahaan,"
bebernya.

Menurut Emil, kondisi di Jabar berbeda dengan beberapa provinsi tetangga seperti DKI Jakarta,
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur yang berani menaikkan UMP meski angkanya
tidak besar.

"Jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya sedikit dibanding Jabar," katanya.

Sebagai informasi, UMP Jabar pada 2021 ditetapkan sebesar Rp1.810.351,36 atau sama dengan
besaran UMP 2020. Besaran UMP Jabar 2021 diatur dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor
561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Sementara itu, elemen buruh di Bandung, Jawa Barat, mengancam akan melakukan aksi mogok
serentak buntut tidak ada kenaikan upah minimum.
267