Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 265
Ringkasan
Beberapa gubernur menaikkan upah. Bagi pengusaha ini memberatkan, tapi di sisi lain ini
berdampak baik terhadap peningkatan daya beli. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menetapkan upah minimum 2021 tidak naik, alias sama sama dengan tahun ini.
Kebijakan ini tertuang lewat Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan ditujukan
kepada seluruh gubernur.
UMP 2021 NAIK: ANTARA KEKECEWAAN INDUSTRI DAN PENINGKATAN DAYA BELI
Beberapa gubernur menaikkan upah. Bagi pengusaha ini memberatkan, tapi di sisi lain ini
berdampak baik terhadap peningkatan daya beli. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menetapkan upah minimum 2021 tidak naik, alias sama sama dengan tahun ini.
Kebijakan ini tertuang lewat Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan ditujukan
kepada seluruh gubernur.
Tapi tak semua gubernur mematuhi surat ini. Sebagian dari mereka mengambil kebijakan untuk
menaikkan upah minimum. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo misalnya, memutuskan
menaikkan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp1.798.979 atau naik 3,27 persen dari
sebelumnya Rp1.742.015. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP
sebesar Rp4,4 juta bagi perusahaan tidak terkena dampak COVID-19. Angka itu meningkat 3,27
persen dari UMP 2020.
Kebijakan serupa dilakukan oleh Sri Sultan. UMP Yogyakarta naik sebesar 3,54 persen menjadi
Rp1.765.000--tetap yang terendah se-Indonesia.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku kecewa terhadap keputusan para gubernur itu.
Menurutnya keputusan tersebut "tidak melihat kondisi yang ada." Menaikkan standar upah
mempersulit dunia usaha yang dihantam pandemi, katanya. Ujung-ujungnya akan semakin
banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Buruh Desak Pemerintah Daerah Tetap Menaikkan Upah Minimum 2021
Dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Senin (2/11/2020), ia mengatakan sebenarnya para
pengusaha pun sulit menerima surat edaran tersebut, sebab semestinya UMP turun. Meski
demikian, baik terhadap SE Menaker atau keputusan gubernur, ia bilang "kami tidak akan
melakukan gugatan."
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Sarman
Simanjorang mengatakan kenaikan upah bisa memicu kinerja keuangan usaha yang makin buruk
dan "sangat berpotensi" membuat bangkrut. "Sekarang saya tanya, hotel, resto, kafe di Jateng
gimana nasibnya? Apakah mereka mampu? Kondisi ini yang bikin enggak kondusif. Kan di depan
mata kita kelihatan pengusaha menjerit," katanya kepada reporter Tirto, Senin.
Meningkatkan Daya Beli
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira
mengaku "mendukung kenaikan upah minimum, minimal ada sedikit di atas angka inflasi
proyeksi 2021 yang di atas 3 persen." Sebab, di luar faktor politik--menjaga citra tetap baik di
mata para buruh yang merupakan konstituen-- "kalau UMP tak naik 2021 yang rugi kepala
daerah juga karena angka kemiskinan akan naik." Kemiskinan akan naik membuat daya beli
masyarakat berkurang, padahal tulang punggung ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah
264
