Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 261
BURUH BEKASI INGIN UPAH TETAP NAIK, PENGUSAHA KHAWATIR PERUSAHAAN
KOLAPS
Dewan Pengupahan Kota Bekasi mulai membahas besaran upah minimum tahun 2021, meskipun
arahan dari Gubernur Jawa Barat dan Pemerintah Pusat tak ada kenaikan upah menyusul kondisi
perekonomian sedang menurun. "Buruh selalu minta naik upah, sementara pengusaha dalam
kondisi pandemi Covid-19 begini terkena imbasnya," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
Kota Bekasi, Purnomo Narmiadi ketika dihubungi pada Selasa, 3 November 2020.
Upah minimum di Kota Bekasi sekarang Rp 4,58 juta. Tertinggi kedua di Indonesia setelah
Kabupaten Karawang sebesar Rp 4,59 juta. Selama pandemi, kata dia, penjualan dan produksi
perusahaan mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. "Penjualan dan
produksi menurun drastis bahkan sampai 60 persen," kata Purnomo.
Menurut dia, imbas pandemi menjadi beban cukup berat bagi pengusaha. Bahkan, bisa bertahan
tidak memutus hubungan kerja bagi karyawannya sudah cukup baik. "Tapi kalau buruh enggak
mau tahu, mendesak terus minta naik upah, salah-salah perusahaan malah kolaps dan bisa juga
melakukan efisiensi," kata Purnomo.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi Ika Indah Yarti mengisyaratkan menjalankan arahan
Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Ketenagakerjaan. Arahan itu adalah surat edaran perihal
tidak adanya kenaikan upah pada 2021. "Kami akan duduk bersama dengan adanya SE (surat
edaran Menteri Ketenagakerjaan) dan surat dari gubernur," katanya.
Ia menyebut, pembahasan upah bersama dengan serikat pekerja dan pengusaha paling lambat
sampai 15 November mendatang. Hasilnya akan dilaporkan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bekasi Raya, Abdullah menyampaikan bahwa aspirasi
pekerja tetap menginginkan adanya kenaikan upah pada tahun 2021. Tak disebutkan
besarannya, namun parameternya adalah kebutuhan hidup layak (KHL). "Aspirasi pekerja tetap
menghendaki kenaikan," kata Abdullah yang dihubungi terpisah.
260