Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 86
Juru Bicara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY. T Apriyanto menyatakan, para
pengusaha di Yogya tidak berkeberatan dengan keputus-an kenaikan UMP ini. Menurutnya,
kenaikan UMP DIY cukup ideal di tengah ekonomi yang sedang lesu. "Memang sulit mencari
mencapai titik temu, namun dengan semangat ingin memulihkan perekonomian Yogya, maka
kami mencari solusinya," katanya, Selasa (3/11).
PENGUSAHA DI DIY SEPAKATI KENAIKAN UMP 2021
Pemda DI Yogyakarta (DIY) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DIY 2021 naik sebesar
3,54%. Diketahui, UMP DIY pada 2020 sebesar Rp 1.704.608. Dengan kenaikan itu, maka
besaran UMP DIY menjadi sekitar Rp 1.765.000 atau naik sekitar Rp 60.392.
Juru Bicara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY. T Apriyanto menyatakan, para
pengusaha di Yogya tidak berkeberatan dengan keputus-an kenaikan UMP ini. Menurutnya,
kenaikan UMP DIY cukup ideal di tengah ekonomi yang sedang lesu. "Memang sulit mencari
mencapai titik temu, namun dengan semangat ingin memulihkan perekonomian Yogya, maka
kami mencari solusinya," katanya, Selasa (3/11).
Menurutnya, Apindo DIY menerima dengan hasil akhir yang telah diputuskan oleh Gubernur DIY,
dan siap melaksanakan. Keputusan sudah ditetapkan, dan yang menjadi perhatian selanjutnya
adalah keberlanjutan usaha.
karena hidup-matinya pengusaha juga sangat berkaitan dengan SDM yang dimiliki, dalam hal ini
pekerja. "Kami sangat menghargai keputusan Sri Sultan Hamengku Buwo-no (HB) X, karena
tidak semua berani melakukan keputusan bijaksana. Keputusan ini merupakan bentuk
kepedulian kepada pengusaha dan pekerja," ujarnya.
Diakui Apriyanto, saat ini, semua kalangan pengusaha di DIY terpuruk. Bisa mempro-duk barang,
tetapi kesulitan menjual. Namun, keputusan Gubernur DIY harus dipahami sebagai jalan tengah,
dan bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Dikatakan, bagi pengusaha yang memang
belum bisa menerapkan kenaikan upah tahun depan. Pemda DIY tetap memberikan ruang bagi
pengusaha yang ingin mengajukan penundaan.
Sri Sultan HB X mengatakan, besaran kenaikan UMP 2021 tersebut berdasarkan hasil koordinasi
dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah.
Menurut Sultan, ekonomi hanya tumbuh 3,34%. "Pertumbuhan itu yang kami negosiasikan,
dengan kesepakatan Dewan Pengupahan diterima, 3,54%," kata Sultan, pada Selasa.
Sedangkan tuntutan buruh yang menyatakan, kenaikan UMP DIY berada di bawah kebutuhan
hidup layak (KI IL), Sultan menegaskan, meski UMP Rp 5 juta pun, belum dianggap layak jika
kebutuhannya Rp 10 juta. "Rp 5 juta pun belum layak, kalau butuhnya Rp 10 juta. Namun,
bagaimana akan menaikkan? Itu kan juga tergantung negosiasinya dengan Apindo," tegas
Sultan.
Sultan juga menyampaikan, dari sisi pengusaha, maunya upah serendah mungkin, sementara
pekerja maunya upah setinggi mungkin. "Pemda DIY. posisinya hanya memfasilitasi,
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. UMP ini kan hanya diterapkan untuk pekerja baru
85
