Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL: TAK ADA ALASAN PENGUSAHA TAK BAYAR THR

Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) menegaskan bahwa pengusaha wajib mentaati regulasi
pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

"Pengusaha yang benar itu pengusaha yang taat kepada regulasi, taat kepada aturan yang ada.
Kelonggaran semacamnya juga sudah difasilitasi, saya kira tidak ada alasan untuk tidak
dilaksanakan," kata Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Adi Mahfudz Wuhadji
dalam diskusi daring FMB 9 dikutip dari Antara, Senin (26/4).

Adi yang juga Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) ini mengatakan keputusan Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan Surat Edaran
mengenai pembayaran THR secara penuh pada Lebaran 2021 telah dikomunikasikan terlebih
dahulu dengan stakeholder terkait. Sehingga, tidak ada alasan untuk tak membayarkan THR.

"Regulasi harus ditegakkan, tidak boleh abu-abu. Yang penting juga sudah dikomunikasikan
dengan kami dengan informasi yang cukup jelas. Saya kira pendekatan yang disampaikan
Menaker sudah tepat, bagi pengusaha yang mampu tidak ada alasan apapun untuk tidak
dibayarkan," ujar Adi.

Dia juga menyampaikan pada prinsipnya seluruh pengusaha sepakat bahwa THR merupakan hak
pekerja yang harus dibayarkan. THR juga sebagai bentuk memacu produktivitas pekerja dan
bentuk rasa syukur pengusaha dalam keberlangsungan usahanya. Namun, tidak dapat dipungkiri
bahwa sejumlah sektor masih belum bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dia meminta agar perusahaan mengedepankan dialog dengan para pekerja guna
menemukan solusi yang ideal mengenai pembayaran THR.

"Bagi yang tidak mampu membayar tepat waktu sebaiknya kedepankan dialog. Bagi yang sama
sekali tidak mampu, seyogyanya ada kesepakatan bersama," ujar Adi.

Kewajiban Pengusaha Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR pekerja atau buruh secara penuh,
telah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan telah dikomunikasikan dengan stakeholder
terkait.

"Pelaksanaan THR tahun ini sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian kita. Pemerintah
sudah memberikan banyak insentif, stimulus kepada dunia usaha dan sebelum saya
mengeluarkan surat edaran ini kami telah melakukan diskusi dengan stakeholder yang ada," ujar
Ida.

Menaker Ida telah menerbitkan aturan mengenai pemberian THR untuk Lebaran 2021 melalui
Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Berdasarkan SE tersebut, THR
wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan tidak mampu membayar THR
seperti waktu yang ditentukan, diminta untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan itikad
baik dan membuat kesepakatan secara tertulis dengan batas waktu pembayaran THR tersebut
dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran.

Ketidakmampuan membayar THR dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan
secara transparan dan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat paling lambat tujuh
hari sebelum hari raya keagamaan.

[idr].

110