Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Akan tetapi, sebagai sebuah penegasan, Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah
mengingatkan bahwa dispensasi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan yang terdampak
pendemi COVID-19 tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan tunjangan
hari raya ( THR ) tahun ini.

"Bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR seperti
waktu yang ditentukan H-7, maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan
dengan iktikad baik," ungkap Ida dalam sebuah diskusi virtual tentang THR 2021 pada Senin 26
April 2021.

Dispensasi yang diberikan Kementrian Ketenagakerjaan kepada perusahaan yaitu izin untuk
membayarkan THR paling lambat satu hari sebelum hari raya.

Kebijakan itu telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam surat edaran tersebut, pengusaha wajib membayarkan THR keagamaan kepada pekerja
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang
ditentukan di peraturan perundang-undangan," kata Ida.

Selanjutnya, Ida menegaskan bahwa pengusaha yang terlambat membayar atau bahkan tidak
membayarkan THR sesuai hak pekerja akan dikenakan sanksi.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawasi peraturan ini serta mencegah adanya tindak
curang dari para pengusaha, Pemerintah sudah membentuk Posko THR 2021 di kantor
Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta dan 34 provinsi untuk melayani keluhan mengenai
pembayaran THR.

Untuk diketahui, sampai 23 April 2021, Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan sudah
menerima 194 laporan yang meliputi 119 konsultasi dan 75 pengaduan mengenai masalah
pembayaran THR.***.

178