Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 238
Judul Menaker: Dialog Bipartit Tak Hilangkan Kewajiban Perusahaan Bayar
THR
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/765927/menaker-dialog-bipartit-
tak-hilangkan-kewajiban-perusahaan-bayar-thr
Jurnalis FER
Tanggal 2021-04-26 18:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Namun, kesepakatan tersebut tidak
menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR,"
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bila tidak mampu membayar THR paling lama
H-7, kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan dengan itikad baik, dan
membuat kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran THR tersebut. Kami
memberikan kelonggaran hingga H-1. Tapi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR
sesuai dengan besaran yang ditentukan di peraturan perundang-undangan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena pemerintah sudah memberikan banyak
sekali insentif, harapannya ada kepatuhan dari pengusaha untuk membayarkan THR, sehingga
ada peningkatan konsumsi masyarakat
Ringkasan
Pemerintah menegaskan, tunjangan hari raya ( THR ) harus dibayar penuh atau tidak kecil, dan
dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Hal tersebut, tertuang dalam surat
edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021. Menteri Ketenagakerjaan (
Menaker ) Ida Fauziyah menyampaikan, bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-
19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan, wajib dilakukan dialog
bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan.
MENAKER: DIALOG BIPARTIT TAK HILANGKAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN BAYAR
THR
Jakarta, Pemerintah menegaskan, tunjangan hari raya ( THR ) harus dibayar penuh atau tidak
kecil, dan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Hal tersebut, tertuang
dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021.
237
