Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 241
Ida mengungkapkan, keringanan itu adalah para pengusaha bisa membayarkan THR maksimal
H-1 sebelum lebaran.
"Kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan dengan itikad baik dan membuat
kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran THR tersebut. Dan memberikan
kelonggaran H-1 lagi nih tidak menghilangkan kewajiban membayar THR," ujar Ida dalam
webinar, Senin (26/4/2021).
Kendati begitu, Ida menyebut, tidak semua perusahaan bisa mendapat pelonggaran tersebut.
Perusahaan harus melampirkan laporan keuangan yang terdampak covid-19, agar bisa mengulur
waktu pembayaran THR.
"Saya juga sampaikan di surat edaran tersebut ketidakmampuan membayar THR tepat waktu
dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan dan dilaporkan
kepada Disnaker setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," ucap dia.
Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan
Menaker Nomor 6 Tahun 2016.
Ida meminta kepada para kepala daerah untuk turut memastikan perusahaan membayar THR
keagamaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk mewajiban para pengusaha melakukan komunikasi
bersama pekerja atau buruh kalau merasa tidak mampu membayar THR.
240
