Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 275
baik dan membuat kesepakatan secara tertulis dengan batas waktu pembayaran THR tersebut
dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran.
“Saya meminta kepada para gubernur untuk membentuk posko THR dan melaporkan
ketenagakerjaan. Sampai hari ini 34 provinsi di Indonesia sudah membentuk posko THR,” kata
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam diskusi daring di Jakarta, Senin 26 April
2021, seperti dikutip dari Antara.
Pengaduan pembayaran THR bisa dilakukan dengan mengunjungi langsung posko THR di dinas
ketenagakerjaan pada masing-masing daerah, melalui daring, maupun call center 1500 630.
Setelah mendapat laporan, berikut langkah yang akan diambil oleh pemerintah.
Pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan THR berupa nota pemeriksaan hingga
memberikan rekomendasi kepada gubernur dan atau walikota setempat untuk pengenaan
sanksi.
Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementarai atau seluruh alat produksi hingga pembekuan usaha. Sedangkan sanksi maupun
denda sebesar 5 lima persen dari total THR yang harus dibayarkan perusahaan.
“Kita berharap teman-teman serikat pekerja maupun buruh, maupun teman pengusaha mau
pantau secara langsung posko THR secara periodik dan melihat bagaimana progres pembayaran
THR yang terlapor di posko ketenagakerjaan,” ujar Menaker.
Ia menegaskan pemerintah telah memberikan banyak insentif kepada dunia usaha, sehingga
pengusaha diharapkan patuh dalam membayarkan THR.***
274
