Page 279 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Kemudian, jika THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan, Ia mengimbau Gubernur,
Wali Kota hingga Bupati untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan.
Sanksi ini berupa sanksi administratif dan denda.

"Ada denda jika tidak bisa bayar sesuai ketentuan waktu, sebesar 5 persen dari akumulasi nilai
THR -nya sendiri," tutur Ida dalam webinar FMB9 pada Senin (26/4/2021).

Untuk saksinya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

"Ada nota dari pengawas ketenagakerjaan yang harus ditindaklanjuti oleh pengusaha,"
sambungnya.

Adapun untuk memastikan pembayaran THR 2021 berjalan lancar, pemerintah telah membentuk
Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (Posko) THR 2021 di 34 provinsi seluruh
Indonesia.

Pembentukan Posko ini untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan 2021.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Pos
Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (Posko) THR 2021 sudah ada di 34 provinsi seluruh
Indonesia. Pembentukan Posko ini untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan
pembayaran THR Keagamaan 2021.
"Saya minta kepada Gubernur untuk membentuk Posko THR dan melaporkan ke Kemenaker.
Alhamdulillah, sampai saat ini 34 provinsi telah membentuk Posko THR," tutur Ida dalam webinar
FMB9 pada Senin (26/4/2021).

Selain hadir secara offline di pusat dan daerah, Posko THR juga bisa diakses melalui online dan
call center yang telah disediakan.

Mengenai teknik pengawasannya, Kemnaker setelah menerima pengaduan dari Posko THR akan
secara periodik melakukan pemeriksaan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
Selanjutnya, memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan
THR 2021.

Pengawas ketenagakerjaan akan mendorong pengusaha maupun pekerja untuk berdialog terkait
pelaksanaan pembayaran THR sesuai peraturan perundang-undangan, dan menyesuaikan
dengan kondisi perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR H-7, maka
diberikan relaksasi sampai H-1.

Jika THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan, Ia mengimbau Gubernur, Wali Kota
hingga Bupati untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan. Sanksi ini
berupa administratif dan denda.

"Ada denda jika tidak bisa membayar sesuai ketentuan waktu, sebesar 5 persen dari akumulasi
nilai THR -nya sendiri," ungkap Ida.

278