Page 309 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 309
MENAKER PASTIKAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AWASI PELAKSANAAN THR
2021
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pengawas
ketenagakerjaan akan terus megawasi kelancaran proses pembayaran tunjangan hari raya (THR)
tahun ini.
"Kementerian Ketenagakerjaan setelah menerima pengaduan dalam Posko THR secara periodik
membuat atensi, pemeriksaan kepada kepala dinas ketenagakerjaan provinsi untuk selanjutnya
memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR 2021,"
kata Menaker, dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 dipantau dari Jakarta, Senin Setelah
itu, jelas Ida, pengawas ketenagakerjaan akan mendorong pengusaha dan pekerja melakukan
dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR keagamaan sesuai peraturan perundang-undangan
dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.
Dia juga mengingatkan pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus dibuat
kesepakatan bipartit atau antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayaran.
Dispensasi bagi perusahaan yang terbukti keuangannya terdampak pandemi dan terkendala
membayarkan THR, adalah sehari sebelum Idul Fitri.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
gubernur, bupati, wali kota setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya," kata Ida.
Dia mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan
sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
pengusaha untuk membayar.
Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administrasi sesuai ketentuan pemerintah.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan kegiatan usaha.
Kemnaker juga sudah membentuk Posko THR 2021 di pusat dan di 34 provinsi seluruh Indonesia
untuk mengatasi keluhan terkait penyaluran tunjangan tersebut.
Sampai dengan 23 April 2021, Posko THR Kemnaker sudah menerima 194 laporan yang terbagi
atas 119 konsultasi dan 75 pengaduan.
308
