Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 305
Mengenai teknik pengawasannya, Kemnaker setelah menerima pengaduan dari Posko THR akan
secara periodik melakukan pemeriksaan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
Selanjutnya, memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan
THR 2021.
Pengawas ketenagakerjaan akan mendorong pengusaha maupun pekerja untuk berdialog terkait
pelaksanaan pembayaran THR sesuai peraturan perundang-undangan, dan menyesuaikan
dengan kondisi perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR H-7, maka
diberikan relaksasi sampai H-1.
Jika THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan, Ia mengimbau Gubernur, Wali Kota
hingga Bupati untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan. Sanksi ini
berupa administratif dan denda.
"Ada denda jika tidak bisa membayar sesuai ketentuan waktu, sebesar 5 persen dari akumulasi
nilai THR -nya sendiri," ungkap Ida.
304
