Page 301 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 301
Hasil dialog antara pengusaha dan perwakilan pekerja mengenai pembayaran THR, ia
mengatakan, harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.Kementerian
Ketenagakerjaan memberikan dispensasi kepada perusahaan untuk membayarkan THR paling
lambat satu hari sebelum hari raya. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Menurut surat edaran itu, pengusaha wajib membayarkan THR keagamaan kepada pekerja
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang
ditentukan di peraturan perundang-undangan," kata Ida.
Ida mengingatkan bahwa pengusaha yang terlambat membayar atau tidak membayarkan THR
bisa kena denda dan sanksi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha. Menaker
meminta para kepala daerah menegakkan ketentuan tersebut dan memperhatikan rekomendasi
dari pengawas ketenagakerjaan.
Pemerintah sudah membentuk Posko THR 2021 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di
Jakarta dan 34 provinsi untuk melayani keluhan mengenai pembayaran THR. Sampai 23 April
2021, Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima 194 laporan yang meliputi 119
konsultasi dan 75 pengaduan mengenai masalah pembayaran THR.
300
