Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 298
Judul Depenas: Pengusaha Tidak Keberatan untuk Bayar THR
Nama Media theiconomics.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.theiconomics.com/accelerated-growth/depenas-
pengusaha-tidak-keberatan-untuk-bayar-thr/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-26 17:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Depenas) Itu juga sudah dikomunikasikan kepada
kami. Saya kira mewakili unsur pegusaha kebijakan itu sudah tepat dan tidak ada suatu alasan
apapun untuk tidak dibayarkan
negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Depenas) Jadi kami pengusaha tidak keberatan
dengan itu. Hanya secara faktual tidak semua sektor-sektor usaha mampu membayarkan THR
karena pandemi Covid-19. Kita harus realistis juga menyikapi apa yang terjadi di lapangan ya
Ringkasan
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) menilai pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan sudah tepat. Apalagi
kebijakan tersebut masih tetap memberikan kelonggaran kepada perusahaan agar membayarkan
THR kepada buruh setidaknya H-1 sebelum Lebaran tahun ini.
DEPENAS: PENGUSAHA TIDAK KEBERATAN UNTUK BAYAR THR
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) menilai pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan sudah tepat. Apalagi
kebijakan tersebut masih tetap memberikan kelonggaran kepada perusahaan agar membayarkan
THR kepada buruh setidaknya H-1 sebelum Lebaran tahun ini.
"Itu juga sudah dikomunikasikan kepada kami. Saya kira mewakili unsur pegusaha kebijakan itu
sudah tepat dan tidak ada suatu alasan apapun untuk tidak dibayarkan," kata Wakil Ketua
Depenas Adi Mahfudz Wuhadji dalam sebuah diskusi, Senin (26/4).
Menurut Adi, THR merupakan suatu budaya yang hanya ada di Indonesia. Dan Menteri Ida sudah
tepat menganjurkan agar perusahaan yang sekiranya tidak sanggup membayar THR agar
menempuh jalur dialog antara pengusaha dan pekerja.
297
