Page 295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 295
Selain hadir secara offline di pusat dan daerah, Posko THR juga bisa diakses melalui online dan
call center yang telah disediakan.
Mengenai teknik pengawasannya, Kemnaker setelah menerima pengaduan dari Posko THR akan
secara periodik melakukan pemeriksaan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
Selanjutnya, memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan
THR 2021.
Pengawas ketenagakerjaan akan mendorong pengusaha maupun pekerja untuk berdialog terkait
pelaksanaan pembayaran THR sesuai peraturan perundang-undangan, dan menyesuaikan
dengan kondisi perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR H-7, maka
diberikan relaksasi sampai H-1.
Jika THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan, dia mengimbau Gubernur, Wali Kota
hingga Bupati untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan. Sanksi ini
berupa administratif dan denda.
"Ada denda jika tidak bisa membayar sesuai ketentuan waktu, sebesar 5 persen dari akumulasi
nilai THR-nya sendiri," ungkap Menteri Ida.
Reporter: Andina Librianty Sumber: Liputan6 Menaker: Ketidakmampuan Perusahaan Tak
Menghilangkan Kewajiban Pembayaran THR Perusahaan Tak Mampu Bayar THR Wajib
Tunjukkan Laporan Keuangan Menaker Ingatkan Karyawan Masa Kerja 1 Bulan Sudah Berhak
Dapat THR Kemnaker: Pekerja Kontrak dan Outsourcing Berhak Dapat THR Dalam 3 Hari,
Menaker Terima 194 Laporan Mengenai Pembayaran THR 2021 Menko Airlangga: THR Ungkit 1
Persen PDB Indonesia.
294
