Page 290 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 290
Ariyanto Wibowo, Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Disnakertrans DIY,
menjelaskan posko tingkat provinsi sendiri sudah dibuka sejak 15 April 2021 hingga akhir Mei
2021.
Lalu, bagaimana mekanisme pengaduan maupun langkah melaporkan perusahaan yang tidak
membayarkan THR maupun proses THR yang bermasalah? Berikut penjelasan Ariyanto.
1. Bisa datang langsung maupun secara online
Ariyanto menjelaskan, untuk pelaporan permasalahan THR bisa dilakukan secara online maupun
datang langsung ke kantor Disnakertrans. Untuk pelaporan online bisa dilakukan di laman
nakertrans.jogjaprov.go.id. Sedangkan untuk pelaporan secara langsung bisa dilakukan di kantor
Disnakertrans DIY maupun kantor Disnaker kabupaten/kota masing-masing.
"Pelaporan bisa melalui online maupun datang langsung di posko dinas," ungkapnya pada Senin
(26/4/2021).
2. Tahap awal tidak perlu membawa berkas tertentu IDN Times/Sukma Shakti Menurut Ariyanto,
pada tahap pelaporan awal tidak diperlukan berkas tertentu sebagai persyaratan. Pekerja yang
bermasalah dengan THR bisa langsung mengadu ke Disnakertrans.
Setelah Disnakertrans menindaklanjuti dengan klarifikasi kedua belah pihak, maka baru akan
diinformasikan berkas apa saja yang perlu dibawa.
"Tidak ada ketentuan khusus. Berkas dibutuhkan di saat ada klarifikasi," katanya.
3. Laporan akan ditindaklanjuti maksimal 3 hari usai pengaduan Ilustrasi Uang. (IDN
Times/Aditya Pratama) Ariyanto menyebutkan, untuk tindak lanjut awal, akan dilakukan
klarifikasi oleh mediator sesuai dengan domisili perusahaan yang diadukan. Tindak lanjut sendiri
akan dilakukan maksimal 3 hari setelah laporan masuk.
"Maksimum 3 hari setelah ada laporan," jelasnya.
4. Jika dari satu perusahaan yang sama, disarankan satu laporan IDN Times/Humas Pemkab
Kutim Menurut Ariyanto, ketika nantinya ada beberapa pekerja dalam satu perusahaan yang
sama mengeluhkan mengenai THR, maka disarankan membuat 1 laporan. Untuk pelaporan
disesuaikan dengan alamat perusahaan. Jika alamat perusahaan berada di Sleman, maka bisa
dilaporkan ke Disnaker Sleman maupun Disnakertrans DIY.
"Kalau perusahaannya sama saran satu saja pelaporannya. Basisnya lokasi perusahaan yang
diadukan," paparnya.
5. Pengusaha yang melanggar bisa kena sanksi
Ariyanto mengungkapkan, ketika nantinya ada pengusaha yang melanggar atau tidak
memberikan THR sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan, maka
bisa mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan bisa berupa administrasi hingga pembekuan
usaha.
"Sanksi administratif sampai dengan penghentian izin dan pembekuan usaha," paparnya.
289
