Page 292 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

WAJIB BERIKAN THR PENUH, DEPENAS: PENGUSAHA HARUS TAAT ATURAN

Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) menyatakan pengusaha wajib mentaati regulasi
pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

“Pengusaha yang benar itu pengusaha yang taat kepada regulasi, taat aturan yang ada.
Kelonggaran semacamnya juga sudah difasilitasi, saya kira tidak ada alasan untuk tidak
dilaksanakan,” kata Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Adi Mahfudz Wuhadji
dalam diskusi daring FMB 9 di Jakarta, Senin.

Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) itu
mengatakan keputusan Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan Surat Edaran mengenai
pembayaran THR secara penuh pada Lebaran 2021 telah dikomunikasikan terlebih dahulu
dengan stakeholder terkait.

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tak membayarkan THR.

“RegulasI harus ditegakkan, tidak boleh abu-abu. Yang penting juga sudah dikomunikasikan
dengna kami dengan informasi yang cukup jelas. Saya kira pendekatan yang disampaikan
Menaker sudah tepat, bagi pengusaha yang mampu tidak ada alasan apapun untuk tidak
dibayarkan,”ujar Adi.

Adi juga menyampaikan pada prinsipnya seluruh pengusaha sepakat bahwa THR merupakan hak
pekerja yang harus dibayarkan.
THR juga sebagai bentuk memacu produktivitas pekerja dan bentuk rasa syukur pengusaha
dalam keberlangsungan usahanya.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah sektor masih belum bangkit dari keterpurukan
akibat pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dia meminta agar perusahaan mengedepankan dialog dengan para pekerja guna
menemukan solusi yang ideal mengenai pembayaran THR.

“Bagi yang tidak mampu membayar tepat waktu sebaiknya kedepankan dialog. Bagi yang sama
sekali tidak mampu, seyogyanya ada kesepakatan bersama,” ujar Adi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakaerjaan Ida Fauziyah mengatakan kewajiban
pengusaha membayarkan THR pekerja atau buruh secara penuh telah mempertimbangkan
kondisi perekonomian.

Bahkan, menurutnya telah dikomunikasikan dengan stakeholder terkait.

“Pelaksanaan THR tahun ini sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian kita. Pemerintah
sudah memberikan banyak insentif, stimulus kepada dunia usaha dan sebelum saya
mengeluarkan surat edaran ini kami telah melakukan diskusi dengan stakeholder yang ada,” ujar
Ida Fauziah.

Menaker Ida telah menerbitkan aturan mengenai pemberian THR untuk Lebaran 2021 melalui
Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Berdasarkan SE tersebut, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan.

291