Page 355 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

"Kementerian Ketenagakerjaan setelah menerima pengaduan dalam Posko THR secara periodik
membuat atensi, pemeriksaan kepada kepala dinas ketenagakerjaan provinsi untuk selanjutnya
memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR 2021,"
kata Menaker, dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 dipantau dari Jakarta, Senin, 26 April
2021, dilansir dari Antara.

Ida mengatakan, pengawas ketenagakerjaan akan mendorong pengusaha dan pekerja
melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR keagamaan sesuai peraturan perundang-
undangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.

Ida juga mengingatkan pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus dibuat
kesepakatan bipartit atau antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayaran.

Dispensasi bagi perusahaan yang terbukti keuangannya terdampak pandemi dan terkendala
membayarkan THR, adalah sehari sebelum Idul Fitri.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
gubernur, bupati, wali kota setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya," kata Ida.
Ida mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan
sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
pengusaha untuk membayar.

Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administrasi sesuai ketentuan pemerintah.

354