Page 368 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 368

"Pelaksanaan THR tahun ini sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian kita. Pemerintah,
              tadi sudah dijelaskan, memberikan banyak insentif, banyak stimulus kepada dunia usaha," kata
              Menaker Ida dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 yang dipantau dari Jakarta pada Senin
              (26/4).

              Sebelumnya,  dilansir  dari  Antara,  Menaker  Ida  telah  mengeluarkan  edaran  THR  2021  yang
              mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan tersebut paling lambat tujuh hari sebelum
              Idul Fitri.

              Untuk perusahaan yang kondisi perekonomiannya masih terdampak pandemi Covid-19, diberikan
              dispensasi paling lambat sehari sebelum hari raya dengan syarat harus mencapai kesepakatan
              dengan pekerja dalam dialog yang dilakukan berdasarkan laporan keuangan internal.

              Hasil kesepakatan itu sendiri harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing
              daerah.

              Ida  mengatakan,  edaran  THR  itu  dikeluarkan  setelah  melakukan  dialog  dengan  pemangku
              kepentingan pemerintah, pekerja dan pengusaha di Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Dewan
              Pengupahan Nasional.

              "Harapannya  sekali  lagi  karena  pemerintah  sudah  memberikan  banyak  insentif  harapannya
              adalah ada kepatuhan dari para pengusaha untuk membayar THR ini," kata Ida.

              Dengan  pembayaran  THR  tepat  waktu  tersebut  Ida  mengatakan  pemerintah  mengharapkan
              dapat  mendorong  daya  beli  masyarakat  dan  membantu  Indonesia  untuk  mencapai  target
              pertumbuhan ekonomi.

              Wakil  Ketua  Dewan  Pengupahan  Nasional  Adi  Mahfudz  yang  berasal  dari  unsur  pengusaha
              mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Menaker Ida terkait THR.
              Dia  mengingatkan  bagi  pengusaha  yang  mampu  kiranya  membayarkan  THR  sesuai  dengan
              regulasi yang ada.

              "Namun demikian jika sekiranya tidak ada kesanggupan, Ibu Menaker juga memberikan solusi
              tadi  yaitu  adanya  suatu  diskusi  mengedepankan  dialog  antara  pekerja  dan  pengusaha  itu
              sendiri," katanya. (RZD).
































                                                           367
   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373