Page 385 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 385
Judul Pekerja Kontrak-Outsourcing Juga Berhak Terima THR
Nama Media radarmalang.jawapos.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/26/04/2021/pekerja-
kontrak-outsourcing-juga-berhak-terima-thr/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-26 16:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas
tenaga kerja untuk mempercepat penanganan laporan THR
Ringkasan
Tunjangan hari raya (THR) tak hanya menjadi hak karyawan tetap saja. Mereka yang bersatus
pekerja kontrak-outsourcing juga berhak mendapatkannya. Bagi pekerja yang tak mendapatkan
haknya, mereka bisa melaporkan ke Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengungkapkan, sudah ada ratusan laporan terkait THR yang masuk ke posko. Hingga akhir
pekan lalu, sudah 194 laporan pembayaran THR yang diterima. Sebanyak 119 laporan
menyangkut konsultasi THR dan 75 pengaduan THR.
PEKERJA KONTRAK-OUTSOURCING JUGA BERHAK TERIMA THR
RADAR MALANG - Tunjangan hari raya (THR) tak hanya menjadi hak karyawan tetap saja.
Mereka yang bersatus pekerja kontrak-outsourcing juga berhak mendapatkannya. Bagi pekerja
yang tak mendapatkan haknya, mereka bisa melaporkan ke Posko Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, sudah ada ratusan laporan
terkait THR yang masuk ke posko. Hingga akhir pekan lalu, sudah 194 laporan pembayaran THR
yang diterima. Sebanyak 119 laporan menyangkut konsultasi THR dan 75 pengaduan THR.
Dia memastikan, setiap laporan yang masuk ke posko melalui PTSA, call center, maupun secara
online akan langsung ditindaklanjuti tim penanganan. Baik dari Ditjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) maupun Ditjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemenaker.
384
