Page 435 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 435
Mereka merupakan bagian dari 307 perusahaan yang telah melalui pemeriksaan serta pembinaan
oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
"Dari tiga ratus sekian itu ada 5 perusahaan yang direkomendasikan sanksi administratif yaitu di
wilayah provinsi Jawa Tengah, Riau, Jawa Barat, dan DKI Jakarta," ujarnya dalam diskusi virtual
bertajuk 'THR Dorong Konsumsi' yang digelar Forum Merdeka Barat, Senin (26/4).
Ida menuturkan terdapat 410 pengaduan terkait THR per 4 Juni 2020. Dari data tersebut 307
perusahaan yang sudah melalui pemeriksaan dan pembinaan telah menyelesaikan kewajibannya
sekaligus menjalankan sanksi jika melanggar ketentuan.
"Artinya perusahaan sudah melaksanakan pembayaran THR baik yang terlambat, yang tertunda
maupun yang menyepakati pembayaran sesuai maupun tidak sesuai dengan THR," ucapnya.
Di luar itu, ada 103 perusahaan yang belum membayarkan THR serta sedang dalam proses
pemeriksaan, pengawas dan pemanggilan dinas untuk pelaksanaan nota pemeriksaan 1 dan 2.
Dari jumlah tersebut, lanjut Ida, beberapa di antaranya belum membayarkan THR karena masih
menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.
"Jadi kalau kita lihat data memang secara keseluruhan, dari 410 itu banyak sudah diselesaikan
sesuai dengan kesepakatan yang ada," tuturnya.
"Kalau kondisi sulit saja ternyata teman-teman sudah menyelesaikan surat rekomendasi
pengawas, saya yakin ini kondisinya sudah lebih baik mudah-mudahan teman-teman pengusaha
memiliki kemampuan untuk membayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,"
pungkasnya.
(hrf/agt).
434
