Page 443 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Isinya mewajibkan pengusaha
membayar THR H-7 Idul Fitri.
Meski begitu ada kompensasi yang bisa didapat para pengusaha jika bisnisnya masih terdampak
pandemi COVID-19 dan tak mampu bayar tepat waktu. Namun kelonggarannya hanya berupa
batas waktu pembayaran menjadi H-1 Idul Fitri. Artinya tetap wajib membayar THR.

"Menghimbau pengawas di dinas Ketenagakerjaan provinsi apabila terdapat perusahaan yang
tidak mampu melaksanakan pembayaran THR keagamaan H-7 agar dapat membuat kesepakatan
terkait jangka waktu dengan ketentuan minimal H-1," kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah
dalam acara diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9, Senin (26/4/2021).

Nah jika setelah diberikan dispensasi pengusaha masih tidak membayarkan THR pekerjanya
sesuai ketentuan, maka pengawas akan melakukan pemeriksaan hingga menghasilkan nota
pemeriksaan. Nota pemeriksaan itu akan dilengkapi dengan rekomendasi kepada para gubernur,
walikota atau bupati setempat untuk pengenaan sanksi administrasinya.
"Ada denda juga jika tidak mampu membayar sesuai ketentuan waktu. Denda itu sebesar 5%
dari akumulasi nilai THR-nya sendiri," tambah Ida.

Ida menambahkan denda itu dijatuhkan jika pengusaha tidak membayar sesuai ketentuan waktu
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk sanksinya
dikenakan mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha.

"Sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian
atau seluruh alat produksinya, kemudian pembekuan kegiatan usahanya. Ada nota dari
pengawas yang harus ditindaklanjuti oleh pengusaha," tegasnya.

Untuk dispensasi batas waktu pembayaran THR sendiri akan diberikan jika pengusaha
menunjukkan itikad baik dengan melakukan dialog secara kekeluargaan. Dari dialog itu harus
menghasilkan kesepakatan secara tertulis.

Setelah itu pengusaha menyampaikan hasil kesepakatan itu kepada Disnaker setempat dengan
juga melampirkan laporan keuangan internal yang transparan. Dokumen itu harus disampaikan
maksimal H-7 Idul Fitri.

Jika sudah memenuhi persyaratan akan diberikan dispensasi pelonggaran dengan pembayaran
THR maksimal H-1. Artinya meski dapat pelonggaran, pengusaha tetap wajib membayarkan THR
kepada karyawan dan buruhnya. "Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR
sesuai dengan besaran yang ditentukan perundang-undangan," tutupnya.(dtf).

442