Page 441 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Informasi ini telah disampaikan kepada pimpinan perusahaanbadan usahalembagadan organisasi
ketenagakerjaan. Kepala Disnaker Balikpapan Ani Mufaidah menuturkanpihaknya telah
mengeluarkan surat edaran (SE) yang mengacu pada SE wali kota dan SE menteri
ketenagakerjaan.

Rinciannya tertuang pada SE Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja atau Buruh
di Perusahaan. Serta SE Wali Kota Balikpapan Nomor 841.4/0305/Disnaker yang terbit pada 16
April.

Surat edaran ini menjadi pedoman bagi perusahaan untuk memberi THR kepada pekerja. Dalam
SE tersebutDisnaker meminta perusahaan melaporkan pelaksanaan pembayaran THR paling
lambat pada 5 Mei pukul 13.00 Wita. Laporan disampaikan menggunakan formulir terlampir ke
alamat surat elektronik [email protected].

“Laporan perusahaan akan menjadi bahan monitoring dan evaluasi bagi kami,” ucapnya. Namun,
jika perusahaan tidak mampu membayar THR Keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai
ketentuan peraturan. Maka perusahaan wajib melampirkan kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja.

“Mereka harus bipartit, diskusi antara pengusaha dan pekerja mengenai waktu dan cara
pembayaran THR keagamaan,” sebutnya. Selanjutnya, hasil bipartit ini dibuat dalam surat
perjanjian bersama yang dilaporkan kepada Disnaker. Sehingga dari laporan tersebut, pihaknya
bisa memonitor perjanjian di lapangan.

Melihat bagaimana realisasi dari kesepakatan antara pekerja dan pengusaha untuk proses
pembayaran THR. Dia menegaskan, tentu hasil bipartit setiap perusahaan berbeda tergantung
dari kesepakatan pekerja dan perusahaan masing-masing. “Tugas kami mengawasi pelaksanaan
perjanjian itu,” ucapnya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Disnaker kembali membuka posko aduan THR keagamaan.
Pekerja bisa berkonsultasi hingga menyampaikan aduan terkait THR. Baik datang langsung ke
posko aduan di kantor Disnaker yang beroperasi selama waktu kerja, yakni Senin hingga Jumat.

Sementara aduan pada Sabtu dan Minggu bisa dilakukan melalui telepon. Ani mengungkapkan,
hingga kini posko belum ada menerima aduan resmi dari pekerja. Mengingat laporan
pembayaran THR disampaikan paling lambat H-7 Idulfitri. “Jadi, belum ada laporan biasanya
mendekati H-7 baru ada laporan,” tuturnya. (gel/ms/k15)

440