Page 466 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 466
Pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi
lebih efektif.
"THR adalah pendapatan non upah yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh," kata Ida
Menurut Ida peran pemerintah daerah terkait adanya Posko THR di hampir semua provinsi di
Indonesia sangat penting.
Alasannya THR mendorong tingkat konsumsi, dimana uang THR akan diputar untuk dibelanjakan
keperluan lebaran dan juga dikirim ke kampung halaman.
Jika masyarakat berbelanja, otomatis permintaan di pasar akan meningkat. Dengan demikian,
penjualan industri kembali naik.
Ia berharap, Posko THR dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan
dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu
pekerja/buruh dan pengusaha.
Bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan 2021, ia meminta
kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku "Pengawas ketenagakerjaan di dinas
ketenagakerjaan provinsi, bila ada perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pembayaran
H-7, agar membuat kesepakatan terkait jangka waktu dengan ketentuan H-1," ujarnya "Ada
denda sesuai ketentuan waktu, denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar,"
katanya.
465
