Page 468 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 468

Menurut Fadjar, THR merupakan pendapatan non upah. Adapun pekerja/buruh yang berhak atas
              THR adalah Pekerja/Buruh PKWTT (pekerja tetap) dan Pekerja/Buruh PKWT (pekerja kontrak)
              yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Pada umumnya, THR
              wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh serta Wajib dibayarkan paling lama 7 hari
              sebelum  hari  raya  keagamaan.  Keputusan  THR  untuk  tahun  ini  sudah  tertuang  dalam  Surat
              Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
              Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              Namun,  kata  Fadjar,  Covid-19  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  kondisi
              perekonomian pada saat itu terutama terhadap kelangsungan usaha. Untuk itu, dalam kerangka
              pelaksanaan THR 2021, walaupun diberikan kesempatan untuk melakukan perundingan bipartite
              antara pihak pengusaha dan perwakilan pekerja jika pengusaha merasa tidak mampu, namun
              terdapat perbedaan dengan aturan 2020.

              Salah satunya mengenai kesepakatan yang dibuat harus tertulis dan memuat waktu pembayaran
              THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021
              pekerja/buruh  yang  bersangkutan.  Selain  itu,  perusahaan  harus  dapat  membuktikan
              ketidakmampuan  membayar  THR  2021  secara  tepat  waktu  berdasarkan  laporan  keuangan
              internal perusahaan yang transparan.

              "Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK, PP, PKB, atau kebiasaan lebih besar dari
              nilai THR di atas, maka THR yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan PK, PP, PKB
              atau kebiasaan yang telah dilakukan," ungkap Fadjar.

              Fadjar juga mengingatkan, pemberian THR didasarkan pada Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021
              tentang  Pengupahan;  dan  Permenaker  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Tunjangan  Hari  Raya
              Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Adapun untuk pengawalan pelaksanaan THR,
              dibentuk  posko-posko  THR  2021  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  informasi,
              konsultasi, pemantauan pelayanan, pengaduan pembayaran THR. "Posko ini bisa diakses melalui
              daring dan luring," tutup Fadjar.

              kbc 9.




































                                                           467
   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473