Page 541 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

KEMNAKER: PEKERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING BERHAK TERIMA THR

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan kepada perusahaan
pemberi kerja bahwa pekerja dengan status outsourcing, kontrak, atau pekerja tetap (PKWT dan
PKWTT) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pada prinsipnya, pengusaha diwajibkan untuk memberi dan membayarkan THR Keagamaan
secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan," ucap Putri, dalam keterangannya, Senin (26/4).

Menurut dia, ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan.

Pertama, pekerja/buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja satu bulan secara menerus,
atau lebih.

Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan.

Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila
dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR, tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama satu
bulan, atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung,
maka berhak mendapatkan THR juga," jelasnya.

Besaran THR Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah satu
bulan upah untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus,
atau lebih.
Sementara itu, pekerja/buruh yang masa kerjanya satu bulan secara terus-menerus sampai
dengan kurang dari 12 bulan berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai
masa kerjanya.

Penghitungan upah sebulan, yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih ( clean
wages ), atau upah pokok, termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri atas upah pokok
dan tunjangan tidak tetap, perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan. Hal tersebut
terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama, atau kebiasaan yang selama ini telah dilakukan oleh perusahaan," ujar Putri.

Sementara itu, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung melalui dua ketentuan. Perhitungannya, memiliki masa kerja 12 bulan, atau lebih
(rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang
dari 12 bulan (rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id).
540