Page 575 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam
SE tersebut disebutkan pengusaha wajib memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja
/ buruh maksimal H-7 Lebaran.

THR 2021 CAIR JUGA KE PEKERJA KONTRAK & OUTSOURCING, INI BESARANNYA

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan THR 2021 cair juga ke pekerja kontrak
(PKWT) maupun pekerja dengan status outsourcing (alih daya).
Adapun dasar hukum pembayaran THR itu sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam SE tersebut disebutkan pengusaha wajib memberi THR
Keagamaan secara penuh kepada pekerja / buruh maksimal H-7 Lebaran.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemnaker Indah Anggoro Putri, dikutip dari situs resmi Kemnaker, mengatakan, \"THR
Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum hari
raya keagamaan.\" Putri menjelaskan ada tiga pekerja / buruh yang berhak memperoleh THR
Keagamaan: \"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada
perbedaan status kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja
selama 1 bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan
berlangsung, maka berhak mendapatkan THR juga,\" ujar Dirjen Putri.

Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah: Penghitungan upah
sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau upah
pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak
tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, dimana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan,\" ujar Putri.
Sementara itu, pekerja / buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata
upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12
bulan (rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).

Posko Aduan THR 2021 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meluncurkan Pos Komando
Tunjangan Hari Raya atau Posko THR Keagamaan Tahun 2021.

Posko THR 2021 ini bertujuan memberikan pelayanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan
atas pelaksanaan pembayaran THR.

\"Keberadaan Posko THR Keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak
pekerja/buruh untuk mendapatkan THR Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai
ketentuan yang ada,\" kata Menaker Ida, di Jakarta, Senin (19/4/2021), dikutip dari situs resmi
Kemnaker.

Menaker Ida menjelaskan, Posko THR untuk perihal THR 2021 cair atau tidak ini memberikan
beberapa akses pelayanan yang bisa dimanfaatkan para pekerja/buruh, pengusaha, maupun
masyarakat umum.

574