Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 58
Langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara
kekeluargaan.
Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan
dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.
TEGAKAN HUKUM
Selain itu, ia meminta gubernur dan bupati/ wali kota agar menegakkan hukum sesuai ke-
wenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Penegakan
hukum sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
pengawas ketenagakerjaan.
Dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar, pengawas
ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak pengusaha maupun pekerja untuk
melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sesuai
ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan, (rizal/bi)
57
