Page 631 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Judul SAH Minta Perusahaan Membayar THR Sesuai Aturan, Tepat Waktu
dan JumlahFOTO
Nama Media Jambi Express
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg4
Jurnalis aiz
Tanggal 2021-04-26 09:42:00
Ukuran 259x266mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 42.476.000
News Value Rp 212.380.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - H. A.R. Sutan Adil Hendra (Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi
Ketenagakerjaan) Saya pikir perusahaan mengetahui kewajiban un-tuk membayar THR meski
kondisi lagi sulit
neutral - H. A.R. Sutan Adil Hendra (Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi
Ketenagakerjaan) Ketentuan pembayaran THR pun sudah diatur dalam Surat Edaran Menaker
RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pem-berian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu
membayar penuh di tahun ini, ada se-jumlah ketentuan yang ber-beda dibandingkan 2020

neutral - H. A.R. Sutan Adil Hendra (Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi
Ketenagakerjaan) Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK (perjanjian kerja), PP
(peraturan perusahaan), PKB (perjanjian kerja bersama), atau kebiasaan lebih besar dari nilai
THR di atas, maka THR yang dibayarkan ke-pada Pekerja/Buruh se-suai dengan PK, PP, PKB
atau kebiasaan yang telah dilakukan

positive - H. A.R. Sutan Adil Hendra (Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi
Ketenagakerjaan) Pemenuhan pembayaran THR, tanpa disadari dapat membantu peningkatan
perekonomian dari sisi permintaan

positive - H. A.R. Sutan Adil Hendra (Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi
Ketenagakerjaan) Posko ini bisa diakses melalui daring dan luring

Ringkasan

Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Ketenagakerjaan Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra,
MM (SAH) menekankan penting-nya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang meru-pakan
kewajiban pemberi kerja. Perusahaan pun di-harapkan tetap membayar sebelum hari raya meski
tidak mampu. “Saya pikir perusahaan mengetahui kewajiban un-tuk membayar THR meski
kondisi lagi sulit,” ujarnya, Sabtu (24/4) kemarin. Menurut anggota fraksi partai Gerindra DPR
RI itu, bagi perusahaan yang meng-klaim tidak mampu memba-yar harus menyertakan bukti

630