Page 632 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

ketidakmampuan pemba-yaran kepada pegawai. Pembayaran pun harus sesuai perjanjian antara
pegawai dengan perusahaan.

SAH MINTA PERUSAHAAN MEMBAYAR THR SESUAI ATURAN, TEPAT WAKTU DAN
JUMLAHFOTO

Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Ketenagakerjaan Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra,
MM (SAH) menekankan pentingnya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang merupakan
kewajiban pemberi kerja. Perusahaan pun di-harapkan tetap membayar sebelum hari raya meski
tidak mampu. “Saya pikir perusahaan mengetahui kewajiban untuk membayar THR meski kondisi
lagi sulit,” ujarnya, Sabtu (24/4) kemarin.

Menurut anggota fraksi partai Gerindra DPR RI itu, bagi perusahaan yang meng-klaim tidak
mampu membayar harus menyertakan bukti ketidakmampuan pembayaran kepada pegawai.
Pembayaran pun harus sesuai perjanjian antara pegawai dengan perusahaan.

SAH yang merupakan doktor ilmu ekonomi ini menjelaskan, THR merupakan pendapatan non-
upah. Adapun pekerja/buruh yang berhak atas THR adalah pekerja tetap dan kontrak yang
mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR wajib dibayarkan 7 hari
sebelum hari raya keagamaan.

“Ketentuan pembayaran THR pun sudah diatur dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pem-berian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu membayar penuh di
tahun ini, ada se-jumlah ketentuan yang ber-beda dibandingkan 2020,” jelasnya.

Sehingga legislator yang dikenal dengan program beasiswa nya ini menyebutkan, tentang
kesepakatan yang dibuat harus tertulis dan memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan
syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya kea-gamaan 2021 pekerja/buruh yang
bersangkutan.

Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan mem-bayar THR 2021 secara
tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

“Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK (perjanjian kerja), PP (peraturan
perusahaan), PKB (perjanjian kerja bersama), atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR di atas,
maka THR yang dibayarkan ke-pada Pekerja/Buruh se-suai dengan PK, PP, PKB atau kebiasaan
yang telah dilakukan,” imbuhnya.

Terakhir, SAH menerangkan, pembayaran THR sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Ia beralasan, “Pemenuhan pembayaran THR, tanpa disadari dapat membantu
peningkatan perekonomian dari sisi permintaan,” katanya.

Adapun untuk pengawalan pelaksanaan THR, SAH me-minta pemerintah memben-tuk posko-
posko THR 2021 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informa-si, konsultasi,
pemantauan pelayanan, pengaduan pem-bayaran THR. “Posko ini bisa diakses melalui daring
dan luring,” tukasnya.

(aiz)

631