Page 645 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

perusahaan, bisa membayar THR untuk pegawainya, jangan sampai H-1 masih ada yang belum
bayar," kata Edwar.
Dijelaskannya, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya pun membuka Posko Pengaduan
THR pada H-8 lebaran atau 6 mei mendatang. Yang posko tersebut nantinya akan berpusat di
Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu. " Selain itu, juga bisa dilaporkan melalui Online di laman
https://nakertran.bengkuluprov.go.id//," imbuhnya.

Ia menjelaskan pemberian THR, khususnya untuk THR keagamaan merupakan kewajiban yang
harus dilakukan pengusaha kepada pekerja atau buruh. Bahkan Pemerintah Pusat pun telah
mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/H.K. 04/ IV/2021
Tentang Pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh
di perusahaan. Dengan ketentuan, THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal
satu bulan gaji.

"Itukan sudah ada aturannya dari pemerintah, ya kami imbau agar para pengusaha untuk
mentaati," harap Edwar.

Ia menjelaskan, berdasarkan surat edaran meter tersebut, untuk THR ini disesuaikan dengan
besaran 1 bulan upah atau gaji bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih. Sementara itu, bagi pekerja yang masa kerjanya satu bulan, atau kurang
dari satu tahun diberikan secara proporsional.

Besaran ini juga mempertimbangkan berdasarkan perjanjian kerja, jumlah THR dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam satu tahun terakhir. "Untuk antisipasi jika ada
yang tidak sesuai aturan, makanya pemerintah membuka posko pengaduan khusus, posko
pengaduan THR ini dibuka pada H-8 lebaran atau 6 Mei mendatang," jelasnya.

Mengingat saat ini masih dalam pandemi Covid-19, lanjut Edwar, bagi perusahaan yang masih
terdampak pandemi, sehingga tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang diatur dalam
Undang-undang, pihaknya meminta agar dapat membuktikan ketidakmampuan membayar THR
tersebut Berdasarkan SE Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/H.K. 04/IV/2021 Tentang
Pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di
perusahaan, juga dijelaskan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi
terjadinya timbulnya keluhan dalam pembayaran THR keagamaan ini.

Maka diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun walikota
agar membentuk posko komando TIIR, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
pencegahan Covid-19. Serta dapat melaporkan data pelaksanaan THR keagamaan 2021 di
perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan, kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI.
(war)

644