Page 651 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

KABAR BAIK! KEMNAKER PUTUSKAN PARA PEKERJA KONTRAK TERMASUK TENAGA
OUTSOURCING HARUS DAPAT THR
ZONAJAKARTA.com - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminal Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri memastikan
status outsourcing dan perkerja kontrak berhak menerima Tunjangan Hari Raya ( THR )
Keagamaan.

Selain itu, pekerja tetap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT) juga diberikan hak untuk menerima THR. Pembayaran THR Keagamaan
sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan Tahun 2021 bagi para pekerja di perusahaan. Dikutip Zonajakarta.com dari
Pikiran-Rakyat.com, Indah Anggoro Putri menyampaikan jika seluruh perusahaan harus
membayar THR secara penh kepada pekerjanya pada H-7 Lebaran.

" THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," kata Dirjen Indah Anggoro Putri di kantor Kemnaker Jakarta, Minggu 25
April 2021.

Indah menyatakan bahwa ada tiga jenis pekerja yang berhak memperoleh THR Keagamaan ini.

Pertama adalah pekerja berdasarkan PKWT atau PKWTT yang memilih kerja satu bulan secara
terus menurus atau lebih.

Yang kedua adalah pekerja yang berdasarkan PKWTT yang mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK) terhitung dari H-30 Lebaran.

Terakhir, pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut apabila dari
perusahaan lama belum mendapatkan THR.
“THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja,”

“Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau
lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka berhak
mendapatkan THR juga,” jelas Indah Anggoro.

Indah juga menyatakan bahwa pekerja berhak mendapatkan THR dengan besaran satu bulan
upah. Ini berlaku untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih.

Sementara untuk pekerja atau buruh yang masa kerja kurang dari 12 bulan berhak mendapatkan
THR yang dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja dan waktunya.

Sedangkan untuk pekerja yang bekerja harian, gaji satu bulan dihitung dengan dua ketentuan.
Ketentuan ini adalah memiliki masa kerja selama 12 bulan dan masa kerjanya dari 12 bulan.
Perhitungan gaji ini berdasarkan gaji sebulan dengan gaji pokok tanpa tunjuangan.

Dalam hal ini, gaji terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tidak tetap. Oleh karena itu perhitungan
THR dihitung berdasarkan gaji pokoknya.

“Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, dimana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," pungkas Indah Anggoro. (ZJ)

650