Page 671 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

KABAR GEMBIRA!!! KEMENAKER PASTIKAN PEKERJA KONTRAK DAN
OUTSOURCING DAPAT THR PENUH TAHUN INI
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan pekerja dengan status
outsourcing (alih daya), kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) atau pekerja tetap
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR)
Idul Fitri tahun 2021.

Pembayaran THR tersebut sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pada
prinsipnya, aturan tersebut mewajibkan pengusaha memberi THR secara penuh kepada
pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangan resminya yang
dikutip, Senin (26/4/2021).

Dia juga menjelaskan bahwa ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR.
Pertama, pekerja/buruh berdasarkan PKWT atau PKWTT yang memiliki masa kerja 1 bulan
secara menerus atau lebih.
Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan
lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga," ujarnya.
Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan adalah 1 bulan upah untuk pekerja/buruh yang
mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih. Sedangkan pekerja/buruh
yang masa kerjanya 1 bulan secara terus-menerus sampai dengan kurang dari 12 bulan, berhak
mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa kerjanya.
Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean
wages); atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan
tunjangan tidak tetap, maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, dimana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," lanjutnya.

Sedangkan pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan
dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah
yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan
(rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).

670