Page 673 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Kepala Disnakerkop UM Nganjuk Supiyanto menegaskan, hal itu sesuai dengan SE dari Menteri
Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah. "Sesuai SE, perusahaan yang sehat finansialnya wajib
membayar THR secara penuh," ujar Supiyanto.

Bagaimana dengan perusahaan yang tidak sehat atau labanya merosot? Menurut Supiyanto
mereka bisa melakukan negosiasi. Meski demikian, pria yang sebelumnya menjabat asisten
administrasi umum itu menegaskan jika negosiasi antara pekerja dan perusahaan juga harus
jelas.

Selain negosiasi pekerja dan perusahaan, menurut Supiyanto disnakerkop UM juga akan
melakukan pengawasan. Yakni, dengan mengecek laporan keuangan perusahaan. Terutama
pembukuan selama dua tahun terakhir. "Ini (pengecekan pembukuan, Red) untuk membuktikan
apakah kondisi perusahaan benar-benar tidak sehat atau bagaimana," lanjutnya.

Dikatakan Supiyanto, kesepakatan pembayaran THR dari perusahaan juga harus segera
dilaporkan ke disnakerkop UM. Termasuk laporan jika ada potensi mundurnya pembayaran THR.
Supiyanto menegaskan, pengawasan pembayaran THR akan dilakukan dengan ketat. Hal itu
untuk mencegah adanya perusahaan nakal. Mereka dimungkinkan tidak membayar THR secara
penuh kepada pekerja. Padahal, bisa saja kondisi keuangannya masih dinyatakan sehat
Karenanya, disnakerkop UM meminta perusahaan segera mengirim laporannya. "Senin (hari ini,
Red) kami lihat lagi. Mana yang sudah melapor dan butuh pendampingan negosi-sasi," jelasnya.

Untuk diketahui, meski mewajibkan perusahaan membayar THR secara penuh, menurut
Supiyanto ada beberapa pengecualian. Terutama, khusus untuk perusahaan yang kondisi
keuangannya terbukti tidak sehat Mereka diperbolehkan mengundur pembayaran THR. Yakni,
paling lambat pada H-2 lebaran. "Itu (mundurnya pembayaran THR, Red) juga harus sudah
melalui negosiasi dan laporan pembukuan harus diserahkan ke pemkab," tegasnya.

Terkait kondisi keuangan sejumlah perusahaan di Nganjuk, Supiyanto mengakui jika ada
beberapa yang terganggu. Kinerja perusahaan terdampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak
tahun lalu.

Meski demikian, Supiyanto memastikan jika pemkab akan berupaya melindungi hak para pekerja.
"Makanya kami optimalkan pengawasan untuk memastikan tidak ada yang nakal," imbuh pria
yang mengaku sudah menyosialisasikan SE Menaker tentang THR ke seluruh perusahaan,
(syi/ut)

* Perusahaan bisa melakukan negosiasi pembayaran THR dengan pekerja

* Negosiasi mencakup waktu dan besaran THR

* Perusahaan dengan keuangan yang tidak sehat wajib menyerahkan pembukuan keuangan
selama dua tahun terakhir

* Disnakerkop akan mengecek laporan keuangan untuk menilai apakah keuangan perusahaan
masuk kategori sehat atau tidak

672