Page 698 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 698
Ida mengatakan, pemerintah membutuhkan dukungan dari dunia usaha dan dunia industri untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan
adanya kemudahan dan insentif selama masa pandemi, perusahaan diharapkan bisa
merealisasikan RHR keagaman sesuai dengan yang disepakati.
Soal THR ini, kata Ida, Kementerian Ketenagakerjaan telah mendirikan posko pengaduan di
semua provinsi Indonesia. Setelah menerima pengaduan, posko THR secara periodik akan
membuat perhatian khusus kepada Dinas Tenaga Kerja provinsi untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan memeriksa pembayaran THR 2021.
Satu kerja Dinas Tenaga Kerja, kata Ida, akan mendorong pengusaha maupun pekerja untuk
melaksanakan pembayaran THR keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dan menyesuaikan kondisi perusahaan. Juga mengimbau pengawas ketenagakerjaan di Dinas
Tenaga Kerja apabila terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan H -7
agar membuat kesepakatan terkait jangka waktu dengan ketentuan pembayaran THR minimal
H -1.
"Jika THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pengawas akan mengawasi pelaksanaan pembayaran THR berupa nota pemeriksaan
sampai dengan rekomendasi kepada gubernur, bupati/wali kota untuk diberikan sanksi," kata
Ida.
697
