Page 57 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2018
P. 57
"Dengan kondisi seperti ini, para PMI perlu untuk mendapatkan pelatihan vokasi
pasca-berakhirnya kontrak kerja mereka berakhir, sementara untuk PMI yang
mendapatkan perpanjangan, perlu adanya penyesuaian regulasi dan fleksibilitas
pembayaran iuran agar jangka waktu perlindungan PMI juga dapat diperpanjang,"
terang Krishna.
Masa perlindungan PMI dihitung berdasarkan kontrak awal yang diajukan saat
mereka melakukan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, dan masa perlindungan
akan otomatis selesai setelah masa kontrak berakhir. Adanya perpanjangan
dikhawatirkan akan membuat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan berakhir dan
mengakibatkan mereka bekerja dalam perpanjangan masa kontrak tanpa
perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan vokasi yang dilakukan KBRI Korea Selatan sangat berkaitan erat dengan
kesejahteraan para PMI pasca-berakhirnya kontrak kerja mereka di Korea Selatan.
Untuk itu, KBRI Korea Selatan meminta dukungan berbagai pihak, dalam hal ini BPJS
Ketenagakerjaan, untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan vokasi bagi para
PMI di Korea Selatan dalam bentuk pelatihan sablon, waralaba usaha, dan lain
sebagainya.
Selain itu, KBRI Korea Selatan juga berharap sosialisasi dapat terus dilakukan oleh
BPJS Ketenagakerjaan kepada para PMI, baik sebelum mereka ditempatkan di
negara tujuan, maupun saat penempatan.
Pihak KBRI juga berharap adanya perluasan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.
Manfaat yang lebih baik dari jaminan sosial di Korea harus dimiliki oleh BPJS
Ketenagakerjaan, seperti bentuk perlindungan atas risiko kematian, yang tidak hanya
memberikan santunan kematian, namum jika memungkinkan juga memberikan
santunan biaya pengiriman jenazah, pembalseman, hingga tiket pendampingan
jenazah.
Krishan menuturkan, pihaknya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan
Page 56 of 66.
