Page 123 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021
P. 123
Judul JHT Bergeser Filosofi, Serikat Pekerja: Dicairkan Setelah PHK, Tak Lagi
Dinikmati di Masa Tua
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-041386312/jht-bergeser-
filosofi-serikat-pekerja-dicairkan-setelah-phk-tak-lagi-dinikmati-di-
masa-tua
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-10-09 16:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Budi Santoso (Kepala BPJamsostek Magelang) Pergeseran makna dari JHT,
menjadikan jaminan sosial ini senjata terakhir bagi para pekerja di kala mereka ter- PHK dari
perusahaannya. Sehingga, JHT yang seharusnya diambil pada masa tua akhirnya diambil pada
masa muda, atau saat ter- PHK
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kami merevisi Permenaker
nomor 19 tersebut. Kami kembalikan ke filosofi JHT, yaitu benar-benar sebagai tabungan di masa
tua sebagai amanat yang tertera dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 dan juga
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2015
negative - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Dana yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan itu sebenarnya adalah dana ketahanan untuk
pembangunan ekonomi. Ketika Jaminan Hari Tua dirubah maknanya menjadi jaminan hari
terjepit karena bisa diambil setelah dipecat, memang menjadi hilang filosofinya. Apakah
dikembalikan (aturannya) ke undang-undang sebelumnya, itu mungkin juga masih perlu diskusi
untuk lebih lanjut
Ringkasan
Pandemi Covid 19 yang hampir dua tahun melanda Indonesia telah memberikan dampak yang
masif, tak terkecuali terhadap sektor ketenagakerjaan. Hal inilah yang mendasari Komisi IX DPR
RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS
Ketenagakerjaan (BPJamsostek), dan perwakilan Serikat Pekerja/Buruh guna membahas
pengawasan klaim Jaminan Hari Tua ( JHT ), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) terhadap pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (
PHK ) di masa pandemi Covid-19.
122
