Page 124 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

JHT BERGESER FILOSOFI, SERIKAT PEKERJA: DICAIRKAN SETELAH PHK, TAK LAGI
DINIKMATI DI MASA TUA
Pandemi Covid 19 yang hampir dua tahun melanda Indonesia telah memberikan dampak yang
masif, tak terkecuali terhadap sektor ketenagakerjaan.

Hal inilah yang mendasari Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama
Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), dan perwakilan Serikat
Pekerja/Buruh guna membahas pengawasan klaim Jaminan Hari Tua ( JHT ), Jaminan Pensiun
(JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terhadap pekerja atau buruh yang mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) di masa pandemi Covid-19.

Kepala BPJamsostek Magelang, Budi Santoso mengatakan, saat ini peningkatan klaim JHT
memang mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan. Akan tetapi cukup
berdampak pada jumlah kepesertaan program BPJamsostek di Magelang.

"Pergeseran makna dari JHT, menjadikan jaminan sosial ini senjata terakhir bagi para pekerja di
kala mereka ter- PHK dari perusahaannya. Sehingga, JHT yang seharusnya diambil pada masa
tua akhirnya diambil pada masa muda, atau saat ter- PHK," ujarnya, Sabtu 9 Oktober 2021.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemenaker, Indah
Anggoro Putri menjelaskan, peningkatan angka klaim JHT, salah satunya disebabkan banyaknya
pekerja yang mengalami PHK.

Selain itu, pihaknya mendapati adanya pergeseran filosofi dari program JHT yang seharusnya
dinikmati ketika memasuki hari tua atau masa pensiun, namun banyak pekerja yang justru
mencairkan saldo JHT setelah PHK.

Hal ini juga didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 yang memungkinkan bagi para pekerja
untuk melakukan klaim JHT satu bulan setelah mengalami PHK.

Namun saat ini Kemenaker sedang melakukan revisi terhadap Permenaker tersebut untuk
mengembalikan kepada filosofi program JHT yang seharusnya.

"Kami merevisi Permenaker nomor 19 tersebut. Kami kembalikan ke filosofi JHT, yaitu benar-
benar sebagai tabungan di masa tua sebagai amanat yang tertera dalam Undang-Undang nomor
40 tahun 2004 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2015," katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Pelayanan BPJamsostek Roswita Nilakurnia juga
memaparkan data klaim JHT dalam kurun waktu Desember 2020 hingga Agustus 2021, yang
mana selama masa pandemi terjadi kenaikan jumlah klaim jika dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya.
Hingga Agustus 2021, tercatat 1,49 juta kasus JHT dengan penyebab klaim didominasi oleh
pengundurkan diri dan PHK.

Selain itu mayoritas nominal saldo JHT yang diklaim adalah dibawah Rp10 juta dan range umur
peserta paling banyak di bawah 30 tahun di mana merupakan usia produktif bekerja.

Sementara itu, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI), Hermanto
Achmad menyoroti isu yang sama, di mana saat ini pencairan JHT sangat mudah dan banyak di
antara pekerja yang menggunakan modus seolah-olah PHK untuk dapat melakukan klaim.

Sehingga hal ini cenderung tidak sesuai dengan filosofi jaminan sosial yang sejak awal menjadi
harapan bagi seluruh pekerja Indonesia untuk memiliki hari tua yang terjamin.

123