Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 209

berbagai penyiksaan oleh majikannya di Kuala Lumpur, Malaysia. "Indonesia meminta otoritas
              Malaysia melakukan pengawasan yang ketat terhadap majikan, menjamin pelindungan yang baik
              terhadap pekerja migran serta melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku," tulis
              Kementerian Luar Negeri RI, dikutip dari situs resminya, Kamis (26/11/2020). Baca juga: Puan
              Bertemu Pimpinan DPR Korea Selatan, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pelindungan Pekerja
              Migran  Berdasarkan  keterangan  Kemenlu,  MH  mengalami  penyiksaan  oleh  majikannya  dan
              berhasil diselamatkan PDRM pada tanggal 24 November 2020. Penyelamatan itu dilakukan dari
              informasi  awal  yang  diberikan  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  Tenaganita  dan
              berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur. "MH mengalami penyiksaan antara lain pemukulan
              dengan benda tumpul, luka sayatan benda tajam, disiram air panas dan tidak diberi makan,"
              ungkap  Kemenlu.  Adapun,  majikan  yang  melakukan  penyiksaan  terhadap  MH  telah  ditahan.
              Sementara, saat ini MH tengah menjalani perawatan Rumah Sakit Kuala Lumpur. Sebelum kasus
              MH bergulir, kasus penyiksaan terakhir yang muncul adalah kasus Adelina Lisau di Penang yang
              menyebabkan Adelina meninggal dunia. Dalam kasus Adelina pun, hingga saat ini majikannya
              diketahui  belum  mendapatkan  ganjaran  hukum  atas  perbuatannya  tersebut.  Baca  juga:  275
              Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia via Entikong Kepada Malaysia, Indonesia
              juga  mendorong  penyelesaian  segera  perpanjangan  memorandum  of  undertanding  (MoU)
              penempatan  pekerja  sektor  domestik  yang  telah  berakhir  sejak  2016.  Adapun,  KBRI  Kuala
              Lumpur akan terus mendampingi MH untuk penyelesaian kasus penyiksaan tersebut. "Kami akan
              menunjuk pengacara retainer untuk memonitoring proses penegakan hukum terhadap majikan
              sesuai hukum yang berlaku," tegas Kementerian Luar Negeri.



















































                                                           208
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214