Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020

Kekecewaan Ida direspons oleh Manajemen Kartu Prakerja. Mereka menilai, tetap harus ada
validasi data pada 2,1 juta korban yang masuk daftar prioritas. Berikut rangkum, Jumat (27/11).
Menurut Ida, data prioritas 2,1 juta orang tersebut merupakan arahan dari Presiden Jokowi.
Selain itu, data tersebut juga merupakan usulan dari NU, Muhammadiyah, DPR RI, dan Dinas
Ketenagakerjaan.

Dari 2,1 juta orang yang diprioritaskan itu disisir kembali hingga mendapat 555.540 orang yang
masuk daftar whitelist. Sebanyak 25 ribu orang merupakan data usulan dari DPR RI; 20.700
usulan NU; 9.000 usulan Muhammadiyah; dan 500 ribu usulan Disnaker.

"Kami sangat sayangkan keputusan PMO (Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja). Data
pekerja terdampak 2,1 juta dan diperintahkan presiden langsung, dapat karpet merah
seharusnya, ternyata hanya sebagian kecil yang diterima," ujar Ida dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (25/11).

Menanggapi kekecewaan Ida, Head Of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja Louisa Tuhatu, menjelaskan, meskipun ada karpet merah untuk nama-nama tersebut,
namun semua proses verifikasi tetap harus berjalan sesuai prosedur.

Apalagi PMO Kartu Prakerja bekerja sesuai aturan yang menaungi Program Kartu Prakerja yaitu
Perpres No. 76/2020 dan Permenko Bidang Perekonomian No. 11/2020. Perpres dan Permenko
tersebut secara eksplisit menyebutkan daftar yang dikecualikan atau tidak dapat menerima
Program Kartu Prakerja.

"Sehingga semua usulan nama, daftar prioritas dari Kemenaker tetap harus kami verifikasi
terhadap daftar pengecualian ini," ujar Louisa kepada, Kamis (26/11).

Louisa Tuhatu juga mengatakan data yang disampaikan Ida Fauziyah dalam Rapat Dengar
Pendapat tersebut keliru. Artinya, ada beda data antara Manajemen Kartu Prakerja dan Menaker
soal daftar prioritas.

"Ada 2 kesalahan angka yang disampaikan dalam dengar pendapat kemarin. Pertama, PMO tidak
pernah menerima data 2,1 juta nama. Yang kami terima adalah data dengan 1,7 juta nama,"
ujar Louisa.

Namun meski 1,7 juta nama tersebut merupakan prioritas, Louisa menegaskan bahwa pihaknya
tetap harus melakukan proses verifikasi, seperti halnya nama-nama lain. Sebab, PMO Kartu
Prakerja bekerja sesuai aturan yang menaungi Program Kartu Prakerja yaitu Perpres No. 76/2020
dan Permenko Bidang Perekonomian No. 11/2020.

5