Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 84
Menanggapi hal ini Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita
Silaban pun mengatakan penetapan UMP 2022 memang akan berpedoman pada UU Cipta Kerja
yang telah disahkan. Meski begitu, dia pun berharap penetapan UMP di 2022 masih bisa
dinegosiasikan kembali."UMP 2022 pasti akan mengikuti UU yang baru, tetapi akan tetap seperti
saat ini. Harapan kita masih bisa dinegosiasikan di tingkat perusahaan atau di tingkat
kabupaten/kota dan provinsi seperti yang sudah-sudah," kata Elly kepada Kontan, Kamis
(26/11).Lebih lanjut Elly pun berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya fokus terhadap UMP
tahun mendatang terlebih dahulu. Menurutnya, pernyataan mengenai UMP 2022 masih terlalu
dini. "Sebaiknya jangan ada pernyataan itu saat ini karena terlalu dini dan buruh belum sembuh
dari rasa kecewa dan masih berjuang saat ini," kata Elly.
Sebelumnya, Kemnaker sudah mengeluarkan surat edaran Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan surat
tersebut Gubernur diminta untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun
2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.
Hingga saat ini terdapat 27 provinsi yang menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP 2020, 6
provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020, sementara 1 provinsi yakni Gorontalo
belum menetapkan UMP 2021.
Editor: Tendi Mahadi.
83
