Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2021
P. 76
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan setidaknya ada 3 sumber pendanaan
untuk menyalurkan tunjangan bagi korban PHK. Tak hanya dari APBN, sumber pendanaan
program tunjangan pengangguran tersebut rencananya diserap dari iuran jaminan sosial dan
dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
"Sumber pendanaan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) itu tentunya dari modal awal
pemerintah (APBN), rekomposisi iuran program jaminan sosial dan atau dana operasional BPJS
Ketenagakerjaan," ujar Ida kepada detikcom, Rabu (20/1/2021).
Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah sedang menggodok beberapa Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) turunan dari UU Cipta Kerja. Salah satu yang dibahas adalah RPP tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Adapun manfaat dari kehadiran RPP JKP ini adalah adanya kepastian tunjangan pengangguran,
employment services dan pelatihan vokasi bagi para korban PHK. Manfaat itu diberikan paling
lama selama 6 bulan dengan persentase tertentu dari upah yang dilaporkan atau rata-rata upah
nasional.
Namun, tak semua korban PHK bisa mencicipi manfaat dari program tersebut. Dalam rapat
dengan Komisi IX DPR RI, Senin (18/1) kemarin Ida merinci kriteria peserta program JKP.
Peserta JKP adalah mereka yang mengikuti salah satu dari 4 program di BPJS Ketenagakerjaan
di antaranya adalah peserta JHT, JKK, JKM, atau JP.
Kemudian, penyelenggaranya mengkombinasikan cash benefit dari BPJS Ketenagakerjaan, dan
pelatih vokasi serta akses pasar kerja yang disiapkan oleh Kemnaker.
Lalu, dari sisi kriteria yang mendapatkan JKP adalah mereka yang di-PHK karena penggabungan,
perampingan atau efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan. Berikutnya akibat
kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja.
"Tentu saja dikecualikan (untuk) PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total," kata Ida.
Dari sisi eligibilitasnya, ketentuan minimal masa kepesertaan adalah 24 bulan, masa iurannya 12
bulan, kemudian membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan.
"Manfaatnya diberikan selama paling lama 6 bulan dengan persentase tertentu dari upah
dilaporkan atau rata-rata upah nasional," paparnya.
Terakhir dari sisi iurannya terdapat batas atas upah sesuai dengan plafon jaminan pensiun atau
menggunakan rata-rata upah nasional.
75
