Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2021

Dengan demikian, kata Ida, hingga tutup tahun anggaran masih menyisakan penyaluran kepada
sejumlah rekening yang bermasalah antara lain duplikasi data, nomor rekening tidak valid,
rekening sudah tutup atau terblokir, rekening pasif dalam jangka waktu lama, dan rekening tidak
sesuai dengan NIK sehingga dibekukan.

Kendati sudah tutup anggaran, Menakar berjanji tetap akan melanjutkan penyaluran pada
Januari ini, setelah permasalahan rekening itu klir. "Untuk menyelesaikan permasalahan itu ada
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan," ujar Menaker Ida pada
Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (18/1).

Menaker Ida menambahkan uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk
pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. Namun
Menaker memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah,
penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali. “Jadi mudah-mudahan pada bulan
Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita
mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali,” kata Menaker Ida.
Menaker menyebut penyaluran sudah terealisasi 98,91 persen dengan total realisasi anggaran
BSU yang tersalurkan sebesar Rp 29,44 triliun. Secara rinci, subsidi gaji/upah gelombang / termin
I tersalurkan kepada 12.293.134 orang dengan realisasi anggaran Rp 14,75 triliun (99,11
persen).
Gelombang/termin II tersalurkan kepada 12.244.169 orang dengan realisasi anggaran Rp 14,69
triliun (98,71 persen). “Total penerima BSU secara nasional 12.403.896 orang, dengan rata-rata
gaji Rp 3,12 juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak
413.649 perusahaan," katanya.

Terkait pertanyaan mengenai penyaluran BSU tahun 2021, Menaker Ida belum bisa memberikan
kepastian penyalurannya kembali. “Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum
menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi
yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika kondisi
perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa
pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021, “kata Menaker Ida.

82