Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JUNI 2021

“LANGKAH Kemnaker selanjutnya, melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah
Daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang,
termasuk waktu dan daerah asal masingmasing PMI,” ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi,
dalam rapat gabungan (ragab) dengan Komisi I, Komisi IX, dan Komisi X DPR di Komplek
Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni.

Anwar Sanusi menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh data dari perwakilan RI
terkait dengan jumlah pasti dari PMIB yang akan dipulangkan melalui jalur darat, laut, dan udara.
Saat ini, jumlah PMI yang berada di Malaysia dan memiliki izin resmi, Visa PLKS (Pass Lawatan
Kerja Sementara) per 15 Maret berjumlah 470.396 PMI.

Sedangkan hasil koordinasi Atnaker dengan Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigrasi di
bawah Kementerian Dalam Negeri, diinformasikan saat ini ada sekitar 7.300 PMI bermasalah
yang berada di Depo Tahanan Imigrasi.

“Melalui Atnaker, Pemerintah telah meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan
para WNI/PMI tersebut karena mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan
tersebut dikarenakan pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /permit),” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam proses tersebut, Perwakilan RI memprioritaskan memulangkan para PMI
yang dianggap dalam katagori rentan (orang tua, ibu hamil, dan anak-anak) yang ada di tahanan.
Pemulangan dari Depo Tahanan Imigrasi terus dilakukan secara bertahap dalam skala kecil,
mulai pembiayaan dari Depo maupun secara mandiri.

Terkait jumlah PMI di Depo sebanyak 7.300 PMIB yang akan pulang, saat ini masih dalam proses
pendataan di seluruh Depo Tahanan Imigrasi di Malaysia. Pendataan dilakukan secara bersama
antara Disnaker, Dinkes, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI).

“Sedangkan untuk pelaksanaan pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan
Pemerintah Daerah cq. Dinas Ketenagakerjaan ditingkat provinsi dan kab/kota baik di debarkasi
maupun di daerah asal,” kata Anwar Sanusi.

Untuk pendataan, pemulangan, dan pembiayaan 7300 PMIB melalui jalur darat, laut, dan udara
tersebut, Anwar Sanusi menyatakan selalu melakukan koordinasi dengan BP2MI dan UPT BP2MI,
serta Dinas Ketenagakerjaan baik di debarkasi maupun di daerah asal. (JGE-Ën/ )

10