Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JUNI 2021

Judul Kemenaker Berencana Pulangkan 7.300 PMI Bermasalah Dari Malaysia
Nama Media rmol.id
Newstrend Pemulangan PMI Malaysia
Halaman/URL https://politik.rmol.id/read/2021/06/03/490491/kemenaker-berencana-
pulangkan-7-300-pmi-bermasalah-dari-malaysia
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-03 06:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Langkah Kemnaker selanjutnya,
melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan informasi
valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu dan daerah asal masing-masing
PMI

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Melalui Atnaker, Pemerintah telah
meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan para WNI/PMI tersebut karena
mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan tersebut dikarenakan
pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /permit)

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sedangkan untuk pelaksanaan
pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan Pemerintah Daerah cq. Dinas
Ketenagakerjaan ditingkat provinsi dan kab/kota baik di debarkasi maupun di daerah asal

Ringkasan

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berenana memulangkan 7.300
Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah dari Malaysia. Berita terkait Pancasila: Kesenjangan
Ide Dan Aktualisasi Berkaca Pada Pengalaman 2020, P3WMI Minta Pemerintah Perhatikan
Penghidupan PMI Saat Malaysia Lockdown Pulang Dari Malaysia, PMI Asal Jember Terinfeksi
Varian Baru Covid-19 Sekretaris Jendral Kemenaker, Anwar Sanusi menerangkan, pihaknya kini
tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa memulangkan ribuan PMI bermsalah
tersebut.

KEMENAKER BERENCANA PULANGKAN 7.300 PMI BERMASALAH DARI MALAYSIA
Kemenaker Berencana Pulangkan 7.300 PMI Bermasalah Dari Malaysia Laporan: Ahmad Satryo
Kamis, 03 Juni 2021, 05:12 WIB Ilustrasi/Net Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan

11