Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2021
P. 118
Ringkasan
Pimpinan Pusat Federasi SP TSK SPSI menyatakan menolak rencana Menteri Ketenagakerjaan
RI mengeluarkan aturan untuk memperbolehkan perusahaan mencicil atau menunda
pembayaran THR 2021 kepada pekerja/buruh. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK
SPSI, Roy Jinto, kebijakan tersebut sangat merugikan buruh. Karena, pada 2020 Menteri
Ketenagakerjaan RI sudah pernah mengeluarkan aturan THR dicicil dan ditunda yang akhirnya
berdampak banyak perusahaan mencicil dan menunda pembayaran THR 2020. "Bahkan, sampai
sekarang ada perusahaan yang belum bayar THR 2020 kepada buruhnya," ujar Roy kepada
wartawan, Senin (22/3).
BURUH TOLAK RENCANA THR 2021 DICICIL ATAU DITUNDA
BANDUNG -- Pimpinan Pusat Federasi SP TSK SPSI menyatakan menolak rencana Menteri
Ketenagakerjaan RI mengeluarkan aturan untuk memperbolehkan perusahaan mencicil atau
menunda pembayaran THR 2021 kepada pekerja/buruh.
Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto, kebijakan tersebut sangat
merugikan buruh. Karena, pada 2020 Menteri Ketenagakerjaan RI sudah pernah mengeluarkan
aturan THR dicicil dan ditunda yang akhirnya berdampak banyak perusahaan mencicil dan
menunda pembayaran THR 2020. "Bahkan, sampai sekarang ada perusahaan yang belum bayar
THR 2020 kepada buruhnya," ujar Roy kepada wartawan, Senin (22/3).
Roy menilai, kondisi 2020 dengan sekarang 2021 sangat berbeda. Karena, perusahaan sudah
beroperasi secara normal. Tapi, pandemi Covid 19 selalu dijadikan alasan oleh pemerintah untuk
membuat aturan-aturan yang sangat merugikan kaum buruh.
"Bisa kita lihat dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh, kemudian
tanggal 2 Februari 2021 keluar PP No 34 tentang TKA PP No 35 mengenai PKWT, ALIH DAYA,
dan PHK, PP No 36 mengenai Pengupahan, PP No 37 mengenai JKP," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah mengeluarkan Permen 2 Tahun 2021 mengenai Pengupahan
untuk industri padat karya di mana aturan tersebut memperbolehkan perusahaan untuk
membayar upah buruh di bawah upah minimum. Semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
sangat berpihak kepada pengusaha dan merugikan kaum buruh.
Apalagi, kata dia, adanya rencana Menteri Ketenagakerjaan akan memperbolehkan pengusaha
untuk mencicil dan menunda pembayaran THR 2021. Dengan begitu, lengkap sudah penderitaan
kaum buruh.
"Berdasarkan aturan, THR harusnya dibayar oleh pengusaha minimal satu bulan upah. Ini
dibayarkan sekaligus paling lambat tujuh hari sebelum hari raya kepada buruh," katanya
menegaskan.
Oleh karena itu, Roy meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan agar tidak mengeluarkan aturan
THR dapat dicicil atau ditunda. Karena, buruh dengan tegas menolak aturan tersebut.
"Kalau pemerintah memaksakan, berarti pemerintah memang memaksa buruh untuk turun
kembali ke jalan melakukan aksi unjuk rasa penolakan aturan tersebut. Jadi, kalau terjadi
kerumunan, itu karena kesalahan pemerintah!" kata Roy.
117
