Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2021

PEMERINTAH CARI JALAN TENGAH PEMBERIAN THR

JAKARTA, KOMPAS --- Pemerintah masih mencari jalan tengah antara kebutuhan pengusaha dan
buruh dalam menyusun aturan pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan tahun
2021. Kegiatan perekonomian yang mulai tumbuh menjadi salah satu pertimbangan dalam
menentukan pemberian THR secara utuh atau bertahap.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi, Senin
(22/3/2021), mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah akan membicarakan kajian penetapan
THR dengan Dewan Pengupahan Nasional untuk meminta masukan dan mencari jalan tengah
yang tepat antara kepentingan pengusaha dan buruh. Kondisi ekonomi yang berbeda antara
tahun ini dan tahun lalu akan menjadi salah satu pertimbangan.

"Tahun lalu, kita mengeluarkan surat edaran THR pada bulan Mei saat masih awal pandemi.
Sementara saat ini beberapa kegiatan mulai tumbuh. Jadi ini sesuatu yang akan menjadi
pertimbangan," kata Anwar saat dihubungi di Jakarta.
Tahun lalu, Kemenaker mengizinkan perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran
THR Perusahaan yang terdampak pandemi dan tidak mampu membayar THR sesuai jangka
waktu yang ditentukan dapat merundingkannya dengan pekerja secara bipartit.

Menurut Anwar, ada dua opsi yang tersedia, antara perusahaan diperbolehkan mencicil atau
menunda pembayaran THR atau tetap harus membayarnya utuh secara tepat waktu sesuai
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Hari Raya Keagamaan.
Kalaupun THR tahun ini tetap dicicil, pemerintah akan memberi tenggat pembayaran yang lebih
sempit.

"Misalnya, perusahaan sudah harus membayar THR dalam waktu dua bulan setelah hari raya.
Jadi, tidak seperti tahun lalu yang biasa dibayarkan dalam periode tahun yang sama," katanya.

Sebelumnya, buruh berharap pemberian THR tahun ini tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Hal ini
mengingat kegiatan ekonomi di sejumlah sektor sudah mulai berputar lagi.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang
Ketenagakerjaan Anton Supit berpendapat, kondisi perusahaan sulit digeneralisasi. Meski
beberapa sektor mulai tumbuh, ada sektor seperti pariwisata dan transportasi yang masih dalam
keadaan sulit.

"Demikian juga, walau manufaktur mulai ada kegiatan, tetapi belum bisa maksimal sehingga
belum bisa mencapai titik impas usaha. Situasi belum bisa disamakan dengan keadaan normal,"
katanya.

Di Palu, Sulawesi Tengah, pemberian THR pada 2021 tetap mengikuti aturan yang berlaku.
"(Pemberian) THR masih sesuai aturan, yakni paling lambat diberikan pada H-7 Lebaran. Kami
akan menggelar rapat dengan para pihak terkait pekan depan," kata Kepala Bidang Hubungan
Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng Joko
Pranowo.

Joko menyampaikan, aturan pemberian THR bisa berubah jika ada kebijakan nasional dari
Kemenaker. Jika tak ada aturan baru, pemberian THR tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
(AGE/VDL)

19