Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2021

Sudah. Sampai sekarang kasusnya masih ditangani. Sampai sekarang belum ada respons positif.
Bahkan, sudah ada yang kami adukan ke Kemenaker juga. Tapi, tetap saja belum dijalankan
oleh perusahaan. Sekarang, sepertinya pemerintah akan membuat kebijakan itu lagi.

Bukankah kondisi ekonomi memang masih belum normal?

Setahu kami, sekarang produksi sudah normal semua. Pembayarannya saja yang belum. Tapi,
perusahaan yang sudah lancar produksinya itu malah banyak melakukan PHK (Pemutusan
Hubungan Kerja). Kemudian, merekrut pekerja baru dengan sistem kontrak. Jadi, ini cuma untuk
berdalih saja.

Berdalih untuk apa?

Untuk memberikan upah murah, dan mengubah sistem kerja dari tetap menjadi kontrak.
Kebijakan pemerintah ini, benar-benar dimanfaatkan para pengusaha.
Padahal, perusahaan yang ada anggota KASBI-nya (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia),
95 persen sudah kembali normal. Di Tangerang dan Karawang, masing-masing hanya ada satu
pabrik yang belum normal. Lainnya sudah normal semua.

Kasus PHK, banyak terjadi tahun 2020 atau sekarang?

Tahun kemarin. Sampai sekarang belum selesai, karena kami menolak PHK. Menurut kami, itu
cuma dalih. Kata mereka ordernya sepi. Padahal, sepinya itu 1 sampai 3 bulan saja. Habis itu
sudah mulai normal lagi. Untuk model pabrik, sebagian besar sudah normal.

Yang belum normal sektor pariwisata, perhotelan dan sejenisnya. Sektor lain sudah mendekati
normal. Jadi, nggak logis kalau ada keringanan pembayaran THR lagi.

Aturannya masih digodok pemerintah. Apa yang akan serikat buruh lakukan guna mencegah
kejadian serupa?

Kami akan melakukan aksi menjelang bulan puasa nanti.

Sudah koordinasi dengan serikat pekerja lain?

Belum, kalau di internal KASBI sudah dibahas. Nanti tinggal bahas di koalisinya. Masalahnya,
sekarang aksi itu dilarang. Saat aksi Hari Perempuan kemarin, kami dikriminalisasi.

Maksudnya?

Perwakilan kami, 1.000 orang datang ke Jakarta. Nggak boleh tuh sama polisi. Kami sempat
dipanggil Polda. Kami dikenai Undang-Undang Karantina Kesehatan. Itu nggak fair, Undang-
Undang tersebut hanya diterapkan kepada kami yang sedang berjuang. Padahal, lockdown saja
tidak diterapkan. nda

22