Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020
P. 19

investasi  yang  sudah  berjalan.  Pasalnya,  perusahaan  tujuan  TKA  sudah  mengantongi  surat
              persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diterbitkan Ke-menterian
              Ketenagakerjaan pada 15 April 2020.

              Belakangan sikap Ali Mazi melunak. Kedatangan 500 TKA China yang sempat ditangguhkan itu
              mendapat lampu hijau lagi. Sikap orang nomor satu di Sultra tersebut justru balik dipertanyakan.
              Namun, Ali Mazi beralasan para pekerja asing yang akan masuk di Konawe telah memenuhi
              persyaratan  dan  telah  diizinkan  pemerintah  pusat.  Jadi,  kebijakan  pemerintah  daerah  tidak
              boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat atas nama ketentuan undang-undang
              yang berlaku. Sementara itu, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh masih memberi catatan
              bahwa TKA China boleh masuk Konawe sepanjang benar-benar bersih dari Covid-19.


              Kisruh atas penolakan TKA Negeri Tirai Bambu itu ditanggapi Kedutaan Besar (Kedubes) China
              untuk  Indonesia.  Sebagaimana  disampaikan  Kanselor  Bidang  Ekonomi  dan  Bisnis,  Kedubes
              China, WangLiping bahwa para pekerja yang didatangkan ke Indo -nesia dipastikan negatif dari
              virus  korona.  Dan,  perusahaan  China  tunduk  sepenuhnya  pada  aturan  yang  berlaku  di
              Indonesia.  Para  pekerja  di  bidang  teknis  dengan  masa  kontrak  sekitar  enam  bulan  telah
              dilengkapi sertifikat kesehatan. Bagi pihak China, kedatangan tenaga ahli, teknisi dan terampil
              sulit dihindari seiring terus meningkatnya kerja sama ekonomi antara China dan Indonesia.

              Mendatangkan pekerja, seperti diakui pihak China bahwa perusahaan mengeluarkan biaya lebih
              besar  ketimbang  mempekerjakan  pekerja  lokal.  Sebagai  perbandingan,  upah  pekerja  China
              sekitar USD30.000 atau sekitar Rp450 juta dengan kurs Rpl5.000 per tahun ditambah biaya
              penerbangan dan akomodasi. Bandingkan pekerja lokal hanya digaji sekitar 10%dari total gaji
              pekerja  China.  Kalau  disuruh  memilih,  sudah  pasti  perusahaan  akan  mencari  pekerja  lokal
              karena  gajinya  lebih  murah.  Namun,  masalahnya,  daerah  sekitar  proyek  tak  mampu
              menyediakan cukup pekerja terampil yang dibutuhkan. Itulah salah satu alasan mendatangkan
              pekerja dari China meski perusahaan harus membayar mahal daripada proyek tidak jalan.

              Persoalan TKA memang selalu mengundang pertanyaan di tengah masyarakat. Apalagi, dalam
              situasi sekarang di mana jutaan masyarakat kena PHK sebagai dampak pandemi Covid-19, justru
              pemerintah  mendatangkan  pekerja  asing.  Bukan  sepenuhnya  salah  masyarakat  kalau
              memberikan penolakan. Pemerintah harus lebih intensif menyosialisasikan ke masyarakat aturan
              bagi  pekerja  asing.  Pemerintah  menetapkan  penggunaan  pekerja  asing  diizinkan  sepanjang
              proyek yang dikerjasamakan menyangkut proyek strategis nasional (PSN). Nah, proyek yang
              dikerjakan VDNI masuk kategori PSN. Selain itu, perlu dikoreksi bahwa koordinasi pemerintah
              pusat dan daerah dalam kasus TKA di Konawe lemah sekali sehingga membuat masyarakat
              dalam kebingungan.

























                                                           18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24