Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020

investasi yang sudah berjalan. Pasalnya, perusahaan tujuan TKA sudah mengantongi surat
persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diterbitkan Ke-menterian
Ketenagakerjaan pada 15 April 2020.

Belakangan sikap Ali Mazi melunak. Kedatangan 500 TKA China yang sempat ditangguhkan itu
mendapat lampu hijau lagi. Sikap orang nomor satu di Sultra tersebut justru balik dipertanyakan.
Namun, Ali Mazi beralasan para pekerja asing yang akan masuk di Konawe telah memenuhi
persyaratan dan telah diizinkan pemerintah pusat. Jadi, kebijakan pemerintah daerah tidak
boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat atas nama ketentuan undang-undang
yang berlaku. Sementara itu, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh masih memberi catatan
bahwa TKA China boleh masuk Konawe sepanjang benar-benar bersih dari Covid-19.

Kisruh atas penolakan TKA Negeri Tirai Bambu itu ditanggapi Kedutaan Besar (Kedubes) China
untuk Indonesia. Sebagaimana disampaikan Kanselor Bidang Ekonomi dan Bisnis, Kedubes
China, WangLiping bahwa para pekerja yang didatangkan ke Indo -nesia dipastikan negatif dari
virus korona. Dan, perusahaan China tunduk sepenuhnya pada aturan yang berlaku di
Indonesia. Para pekerja di bidang teknis dengan masa kontrak sekitar enam bulan telah
dilengkapi sertifikat kesehatan. Bagi pihak China, kedatangan tenaga ahli, teknisi dan terampil
sulit dihindari seiring terus meningkatnya kerja sama ekonomi antara China dan Indonesia.

Mendatangkan pekerja, seperti diakui pihak China bahwa perusahaan mengeluarkan biaya lebih
besar ketimbang mempekerjakan pekerja lokal. Sebagai perbandingan, upah pekerja China
sekitar USD30.000 atau sekitar Rp450 juta dengan kurs Rpl5.000 per tahun ditambah biaya
penerbangan dan akomodasi. Bandingkan pekerja lokal hanya digaji sekitar 10%dari total gaji
pekerja China. Kalau disuruh memilih, sudah pasti perusahaan akan mencari pekerja lokal
karena gajinya lebih murah. Namun, masalahnya, daerah sekitar proyek tak mampu
menyediakan cukup pekerja terampil yang dibutuhkan. Itulah salah satu alasan mendatangkan
pekerja dari China meski perusahaan harus membayar mahal daripada proyek tidak jalan.

Persoalan TKA memang selalu mengundang pertanyaan di tengah masyarakat. Apalagi, dalam
situasi sekarang di mana jutaan masyarakat kena PHK sebagai dampak pandemi Covid-19, justru
pemerintah mendatangkan pekerja asing. Bukan sepenuhnya salah masyarakat kalau
memberikan penolakan. Pemerintah harus lebih intensif menyosialisasikan ke masyarakat aturan
bagi pekerja asing. Pemerintah menetapkan penggunaan pekerja asing diizinkan sepanjang
proyek yang dikerjasamakan menyangkut proyek strategis nasional (PSN). Nah, proyek yang
dikerjakan VDNI masuk kategori PSN. Selain itu, perlu dikoreksi bahwa koordinasi pemerintah
pusat dan daerah dalam kasus TKA di Konawe lemah sekali sehingga membuat masyarakat
dalam kebingungan.

18