Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020
P. 35
diharapkan dapat memberi kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, sehingga mampu
mengurangi jumlah pengangguran
Ringkasan
Diizinkannya kembali serapan tenaga kerja asing asal China dinilai sebagai kebijakan yang
kurang sensitif, mengingat belum kondusifnya kasus Covid-19 di Negeri Panda serta belum
pulihnya kondisi psikologis masyarakat korban pemutusan hubungan kerja selama pandemi di
Tanah Air.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan
pemerintah seharusnya tidak terburu-buru membawa masuk tenaga kerja asing (TKA) asal
China, karena tidak ada jaminan langkah tersebut memberikan efek yang positif.
DILEMA REKRUTMEN PEKERJA CHINA
Diizinkannya kembali serapan tenaga kerja asing asal China dinilai sebagai kebijakan yang
kurang sensitif, mengingat belum kondusifnya kasus Covid-19 di Negeri Panda serta belum
pulihnya kondisi psikologis masyarakat korban pemutusan hubungan kerja selama pandemi di
Tanah Air.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan
pemerintah seharusnya tidak terburu-buru membawa masuk tenaga kerja asing (TKA) asal
China, karena tidak ada jaminan langkah tersebut memberikan efek yang positif.
"Lebih baik ditunda terlebih dahulu. Dilihat situasinya. Setelah kondusif, langkah membawa
masuk TKA asal China harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan,'' ujar Timboel, Kamis (25/6).
Terkait dengan UU Ketenagakerjaan, Timboel merujuk pada kewajiban menunjuk tenaga kerja
warga negara Indonesia (WNI) untuk mendampingi TKA yang dipekerjakan dengan tujuan alih
teknologi dan alih keahlian.
Mengacu kepada beleid tersebut, Timboel menilai masuknya TKA ke Tanah Air harus memiliki
kapasitas sebagai tenaga ahli di bidang teknologi, sehingga pekerjaan yang sifatnya teknis bisa
dikerjakan oleh perkeja lokal.
Lebih jauh, dia menilai masuknya TKA asal China juga berpotensi menambah jumlah kasus
infeksi Covid-19 di Indonesia, bahkan menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai zona merah di
saat upaya penekanan angka positif Covid-19 dilakukan.
Sekadar catatan, belum lama ini sebanyak 500 TKA asal China diizinkan kembali bekerja di
Indonesia, tepatnya di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kebijakan itu sempat memicu
aksi penolakan masyarakat setempat.
Kalangan pengusaha pun mendesak pemerintah untuk memperketat protokol masuknya TKA ke
Indonesia agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Antonius
Joenoes Supit mengatakan industri dalam negeri memang membutuhkan TKA, khususnya
tenaga ahli. Namun, masuknya TKA butuh penyaringan yang tepat dan mengikuti protokol
kesehatan.
"Sepanjang aturan yang ada tidak dilanggar, itu wajar. Artinya, sekarang ini pemerintah
mengeluarkan kebijakan untuk proyek strategis. Bila sesuai kriterianya, TKA dimungkinkan
untuk masuk, tetapi tidak meninggalkan protokol kesehatan."
34
